Banda Aceh – Wali Nanggroe Aceh Malik Mahmud Alhaytar buka suara soal penambahan empat batalyon TNI di Aceh. Dia menyebutkan hal itu bertentangan dengan perjanjian damai Pemerintah Republik Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka (RI-GAM) atau MoU Helsinki yang diteken di Finlandia pada 2005 silam.
“Selama perdamaian berlaku, masyarakat Aceh semakin merasa aman dan merasa bahwa pemerintah berkomitmen kepada perjanjian damai MoU Helsinki 2005. Malah, pihak eks kombatan GAM bahu-membahu saling menjaga keamanan sejak tahun 2005-2025,” ujar Malik dalam keterangan tertulisnya, Sabtu, 3 Mei 2025.
Saat ini, tambah dia, hubungan negara-negara berdekatan (Asean) dengan Indonesia baik-baik saja, termasuk India, Sri Lanka, Bangladesh, dan Australia. Karena itu, alasan menambah personel TNI di Aceh tidak tepat.
“Seandainya ada ancaman dari luar, rakyat Aceh dapat diharapkan untuk menantang musuh yang datang dari luar. Sejarah Aceh telah membuktikan Aceh sendiri dapat menantang Portugis selama ini lebih dari 100 tahun, Belanda 70 tahun dan Jepang 3,5 tahun,” ungkapnya.
Yang harus digarisbawahi, kata Malik, kepercayaan dan komitmen bersama pada apa yang telah disepakati (MoU Helsinki), adalah benteng pertahanan kokoh dan pintu memasuki era pembangunan Aceh di masa depan yang cemerlang.
Seperti diketahui, Kementerian Pertahanan RI akan membangunan empat Batalyon Teritorial Pembangunan (YTP) dalam wilayah jajaran Kodam Iskandar Muda. Keempat YTP itu akan dibangun di Pidie, Nagan Raya, Aceh Tengah, dan Aceh Singkil.
YTP di Pidie akan dibangun oleh PT Performa Trans Utama, di Nagan Raya oleh PT Kartika Bhaita, di Aceh Tengah oleh PT Rezeki Selaras Mandiri, dan di Aceh Singkil dilaksanakan oleh PT Teguh Karya Sejati.
Memicu Trauma Konflik Masa Lalu
Senada dengan Wali Nanggroe, Ketua Komisi I DPRA Muharuddin mengatakan rencana penambahan batalyon dapat memicu trauma konflik masa lalu masyarakat Aceh.
“Masyarakat Aceh saat ini sudah hidup tenang dan damai, serta telah bersinergi dengan TNI. Jangan sampai dengan penambahan batalyon ini membuat masyarakat Aceh kembali ketakutan dan trauma atas kejadian di masa lalu,” ujarnya.
Politisi Partai Aceh itu menjelaskan, berdasarkan butir 4.7 MoU Helsinki, jumlah tentara organik yang tetap berada di Aceh setelah relokasi sebanyak 14.700 personel.
Lalu di butir 4.8. juga disepakati tidak akan ada pergerakan tentara besar-besaran setelah penandatangan nota kesepahaman tersebut. Serta butir 4.11 menyebutkan dalam keadaan waktu damai yang normal, hanya tentara organik yang akan berada di Aceh.
Baca juga: Aktivis Perempuan Merdeka Tolak Rencana Pembangunan 4 Batalyon Baru di Aceh
Selain itu, kata Muharuddin, di wilayah Kodam Iskandar Muda kini terdapat 13 batalyon yang berada di Aceh Besar (4 batalyon), Aceh Utara (2 batalyon), Aceh Tamiang, Banda Aceh, Bireuen, Bener Meriah, Aceh Selatan, Aceh Barat, dan Pidie.
Ketimbang membentuk batalyon baru, saran Muharuddin, untuk memperkuat pertahanan wilayah dan mengintegrasikan program-program pertahanan dengan pembangunan nasional di Aceh, cukup dengan memperkuat tentara organik.
“Mengingat juga jumlah personil TNI di Aceh dari tahun ke tahun terus bertambah, melalui perekrutan baik tingkat tamtama, bintara, dan perwira,” ujarnya.
Ia meminta Kementerian Pertahanan mengkaji ulang wacana pembangunan empat batalyon tersebut, dan berembuk dengan Wali Nanggroe serta DPRA.
“Kami berharap Pemerintah Pusat yang dalam hal ini Kementerian Pertahanan RI untuk dapat duduk bersama Pemerintah Aceh, DPRA dan Paduka Yang Mulia Wali Nanggroe untuk membahas persoalan ini, dan mencari skema atau alternatif lain untuk menjaga pertahanan Indonesia di wilayah ujung paling barat ini.”[]
Komentar
Tanggapilah dengan bijak dan bertanggung jawab. Setiap tanggapan komentar di luar tanggung jawab redaksi. Privacy Policy