Takengon – Masyarakat dari tiga desa di Kabupaten Aceh Tengah menyampaikan kekecewaan terhadap kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Aceh dalam penanganan dampak bencana terkait kerusakan jalan.
Warga Desa Jamur Konyel, Atu Payung, dan Serule, Kecamatan Bintang, Aceh Tengah, menilai penanganan ruas Jalan Bintang–Simpang Kraf belum maksimal. Hingga kini, menurut mereka, Dinas PUPR Aceh hanya menurunkan satu ekskavator, yang disebut-sebut alat sewaan dari Kabupaten Aceh Tengah.
“Kami berharap Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit apabila ada dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Provinsi Aceh yang digunakan oleh Dinas PUPR Aceh untuk penanggulangan bencana di Aceh Tengah,” ujar Aman Sinta mewakili masyarakat tiga desa itu kepada Line1.News, Sabtu, 3 Januari 2026.
Dia menyebut kondisi jalan Bintang–Simpang Kraf sangat panjang yang mengalami kerusakan parah akibat bencana alam pada akhir November 2025 lalu.
“Memang saya lihat ada empat beko [ekskavator] di lokasi, namun kami pertanyakan kepedulian pihak provinsi, karena saya dengar hanya satu alat dari provinsi yang diturunkan. Saya lihat beda sekali dengan Jalan Isak yang tembus ke Ise-Ise, walaupun katanya jalan nasional mereka banyak alatnya,” ujar Aman Sinta.
Dari empat ekskavator itu, tiga unit disebut milik BPBD dan Dinas PUPR Aceh Tengah.
Warga juga mengingatkan Kepala Dinas PUPR Aceh, Mawardy, terkait tanggung jawab provinsi atas sejumlah ruas jalan di Aceh Tengah. Mereka menilai kurangnya kehadiran langsung pejabat terkait di lokasi bencana sebagai bentuk minimnya perhatian terhadap kondisi masyarakat terdampak.
“Jangan sampai masyarakat beranggapan bahwa pemerintah provinsi lepas tangan. Jalan ini tanggung jawab provinsi,” ujarnya.
Menurut warga, sebelumnya pihak Kementerian Pekerjaan Umum (PU) telah turun langsung ke lokasi untuk meninjau ruas jalan yang menjadi kewenangan nasional.
Hal itu, kata mereka, berbanding terbalik dengan belum terlihatnya kehadiran langsung Kadis PUPR Aceh di lapangan.
“Kementerian PU saja sudah datang melihat langsung kondisi jalan, sementara dari PUPR Aceh belum terlihat. Jangan sampai kami harus patungan mengirim ongkos agar pejabat terkait mau turun ke lokasi,” ucapnya dengan nada kecewa.
Sampai berita ini diturunkan pihak Dinas PUPR Provinsi Aceh belum memberi tanggapan atas keluhan masyarakat tiga desa di Aceh Tengah.[]
Komentar
Tanggapilah dengan bijak dan bertanggung jawab. Setiap tanggapan komentar di luar tanggung jawab redaksi. Privacy Policy