Pontianak – Wakil Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) Krisantus Kurniawan menilai aturan barcode pengisian BBM subsidi di SPBU justru merepotkan masyarakat.
Mulanya, Krisantus menyoroti kasus peredaran Pertamax oplosan dan menyinggung kondisi mobil dinas Gubernur Kalbar Ria Norsan yang mungkin sudah diisi BBM tersebut.
“Kita sangat prihatin dengan kejadian Pertamina. Banyak Pertamax-pertamax oplosan itu beredar di Indonesia. Mungkin mobil Pak Gubernur juga sudah diisi dengan Pertamax oplosan. Sudah mulai batuk-batuk kali mobilnya,” ujar Krisantus saat acara berbuka puasa bersama di Pendopo Gubernur Kalbar, Kamis, 6 Maret 2025, dilansir dari Tribunnews.com.
Baca juga: Tanggapan Ampon Man Soal Surat Kepala BPH Migas Tolak Hapus Barcode BBM di Aceh
Lantas, ia juga menyoroti kebijakan penggunaan barcode.
“Kemarin ada aturan barcode. Mudah-mudahan media juga menyorot, televisi juga memvisualkan, merekam. Barcode dan sebagainya ini tak ada faedahnya, tak ada manfaatnya. Hanya menyulitkan masyarakat,” jelasnya.
Krisantus menegaskan masyarakat seharusnya tidak dipersulit dengan kebijakan-kebijakan seperti ini. Karena itu, ia menginginkan Kalbar tak menerapkan kebijakan penggunaan barcode di Pertamina tersebut.
Baca juga: Mualem Ungkap Dirinya Pernah Jadi ‘Korban’ Barcode BBM
“Saya tegaskan, saya tidak ingin ada barcode. Tidak ada barcode-barcode lagi. Jadi kalau isi minyak SPBU, masuk saja. Tak ada faedahnya itu barcode, hanya semata-mata untuk melindungi agar minyak oplosan itu cepat habis terjual.”
Penegasan Krisantus itu mengikuti “jejak” Gubernur Aceh Muzakir Manaf yang juga menolak penerapan barcode. Dalam sambutan pertamanya saat dilantik sebagai Gubernur Aceh, Mualem tegas menolak kehadiran barcode BBM bersubsidi di SPBU. Salah satu alasannya, barcode itu justru menghadirkan konflik antara petugas SPBU dan konsumen.[]
Komentar
Tanggapilah dengan bijak dan bertanggung jawab. Setiap tanggapan komentar di luar tanggung jawab redaksi. Privacy Policy