Lhokseumawe – Pemerintah Lhokseumawe mengalokasikan dana hibah Pilkada senilai Rp29 miliar lebih. Dari jumlah tersebut, Komisi Independen Pemilihan (KIP) Lhokseumawe memperoleh paling banyak yakni Rp22 miliar. Sementara Rp4,25 miliar untuk Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslih), dan Rp3 miliar untuk pengamanan pilkada oleh TNI Polri.
Pelaksana tugas Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Lhokseumawe Muhammad Ridhwan, saat dikonfirmasi Line1.News pada Rabu, 17 Juli 2024, membenarkan rincian angka tersebut.
Kemarin, Sekretaris Daerah Kota Lhokseumawe, T Adnan mengatakan dana hibah Pilkada menjadi prioritas utama dibandingkan kegiatan pembangunan lainnya. “Jadi, kita berharap KIP dalam penggunaan anggaran tersebut harus benar-benar dimanfaatkan semaksimal mungkin,” ujar T. Adnan, Selasa.
Sejauh ini, kata dia, belum ada rencana menambahkan anggaran untuk KIP. Nilai tersebut, tambah Adnan, sesuai permohonan dari KIP yang telah dibahas secara rinci sebelumnya.
“Insya Allah akan tercukupi dengan jumlah anggaran yang telah disepakati dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD),” ujar Adnan.
Sepakat dengan Adnan, Ketua KIP Lhokseumawe Abdul Hakim mengatakan anggaran itu sudah mencukupi untuk pelaksanaan Pilkada. “Sedangkan dari pihak provinsi [KIP Aceh], ada beberapa item yang mereka tanggung untuk pelaksanaan Pilkada di luar dana [hibah] Rp22 miliar tersebut,” Hakim, Selasa.
“Namun, mereka tidak mengalokasikan anggaran dalam bentuk nominal, tapi ada item tertentu yang pembiayaannya melalui KIP Aceh,” sambungnya.
Dana hibah Rp22 miliar itu, kata Hakim, paling banyak pengeluarannya untuk honorarium dan operasional petugas badan ad hoc, baik Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara maupun sekretariat Panwaslih.
Sebelumnya, pada Senin sore, 15 Juli 2024, Penjabat Wali Kota Lhokseumawe A Hanan meneken NPHD dengan Panwaslih Kota Lhokseumawe. Hanan menyebutkan, Lhokseumawe menjadi daerah tercepat kelima di Aceh yang telah melaksanakan penandatangan NPHD. Dia juga mengatakan, pencairan NPHD telah disalurkan 100 persen kepada Panwaslih Lhokseumawe.
Hanan berharap dana hibah itu dapat memaksimalkan pengawasan Pemilu di Lhokseumawe. Ia juga mengingatkan penggunaan dana tersebut bakal diawasi ketat untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas.
Ketua Panwaslih Lhokseumawe Abdul Ghani mengatakan, tujuan penandatangan NPHD untuk memfasilitasi anggaran Panwaslih dalam melaksanakan fungsi pengawasan Pilkada 2024. “Alhamdulillah kami telah bisa melaksanakan tugas insya Allah dengan baik dalam proses mengawasi tahapan Pilkada yang akan dilaksanakan bulan November 2024.”[]
Komentar
Tanggapilah dengan bijak dan bertanggung jawab. Setiap tanggapan komentar di luar tanggung jawab redaksi. Privacy Policy