Jakarta — Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH M Cholil Nafis meminta Presiden Prabowo Subianto menarik keanggotaan Indonesia dari Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian bentukan Donald Trump.
Melalui unggahan di akun X pribadinya pada Rabu pekan lalu, Cholil menuliskan keputusan Indonesia bergabung dengan BoP jelas tidak berpihak kepada Palestina.
“Karena dalam penggagas Trump dan anggotanya ada [Perdana Menteri Israel] Netanyahu yang jelas menjajah dan tidak ada negara Palestina,” ujarnya dilansir dari Laman MUI Digital, Selasa, 3 Februari 2026.
“Anehnya lagi, Indonesia masih ditarik bayaran keanggotaan. Baiknya Pak Prabowo menarik diri aja,” tegas Pengasuh Pondok Pesantren Cendekia Amanah, Depok, Jawa Barat tersebut.
Baca juga: Prabowo Undang Ormas Islam ke Istana, Bahas Dewan Perdamaian Gaza
Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional, Profesor Sudarnto Abdul Hakim, menilai BoP bentuk nyata dari langkah neokolonialisme.
“MUI menegaskan bahwa isu Palestina bukan sekedar konflik biasa, melainkan persoalan penjajahan, perampasan hak dasar, dan kejahatan serta pelanggaran sistematis terhadap hukum humaniter internasional,” ujarnya.
Dia menegaskan sikap MUI menolak “perdamaian semu” yang diatur Trump karena tidak berbasis kepada keadilan.
Selain itu, MUI menilai setiap inisiatif perdamaian yang tidak secara tegas mengakui Palestina sebagai bangsa terjajah dan tidak menjadikan pengakhiran pendudukan Israel sebagai prasyarat utama, berpotensi melanggengkan kolonisasi dalam kemasan perdamaian.
“MUI memandang ada problem struktural Board of Peace yang sangat serius. Keterlibatan Israel sebagai anggota setara, bukan sebagai occupying power yang harus dimintai pertanggungjawaban, merupakan cacat mendasar,” tegasnya.
Baca juga: Rencana Indonesia Bayar Rp17 Triliun ke Dewan Perdamaian Dinilai Keliru Secara Logika dan Moral
Sudarnoto menilai model ini berisiko menggeser isu dari keadilan dan kemerdekaan menjadi sekedar manajemen konflik dan stabilitas kawasan. Namun, MUI menghargai niat pemerintah Indonesia untuk berkontribusi bagi perdamain dunia.
“Namun MUI juga mengingatkan bahwa keterlibatan tanpa garis merah yang jelas dapat menjadikan Indonesia sebagai legitimasi moral bagi skema yang justru merugikan perjuangan kemerdekaan Palestina,” tegasnya.
MUI menegaskan dalam pandangan Islam dan nilai kemanusiaan universal, penjajahan dalam bentuk apapun adalah kezaliman yang wajib diakhiri.
“Perdamaian sejati hanya mungkin terwujud apabila hak, martabat, dan kedaulatan rakyat Palestina dipulihkan sepenuhnya. Skema Board of Peace tidak menunjukkan arah perdamaian sejati.”[]
Komentar
Tanggapilah dengan bijak dan bertanggung jawab. Setiap tanggapan komentar di luar tanggung jawab redaksi. Privacy Policy