Mualem Berang Aceh Dianaktirikan: Nelayan Kita Mengemis di Laut Sendiri Akibat Kuala Dangkal!

Banda Aceh, Line1.News – Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem), meluapkan kegelisahannya atas kondisi pesisir Aceh yang kian memprihatinkan. Dengan nada bicara yang dalam, ia mengibaratkan perjuangan Pemerintah Aceh mendapatkan izin pengerukan muara (kuala) dari pemerintah pusat layaknya seorang anak tiri yang mengemis sesuap nasi.

“Saya sudah bekerja keras untuk kita dapati izin dari pusat untuk pengerukan kuala, macam jadi tak jadi. Macam anak tiri mengemis minta nasi sama ibu bapaknya. Beginilah kejadian. Ini satu ancaman bagi kita,” tegas Mualem saat membuka Musrenbang RKPA 2027 di Anjong Mon Mata, Kompleks Meuligoe Gubernur Aceh, Kamis, 23 April 2026.

Nasib Nelayan Terpasung

Mualem menyoroti nestapa para nelayan yang ruang geraknya kini seolah “dipasung” oleh alam karena pendangkalan hebat. Untuk mencari nafkah saja, para nelayan harus bertaruh waktu menunggu air pasang agar kapal mereka bisa keluar atau masuk muara. Jika tidak segera dikeruk, kuala bukan lagi menjadi sumber rezeki, melainkan bom waktu bencana bagi warga pesisir.

“Yang fatal adalah bagi nelayan mencari ikan ke laut. Mereka harus menunggu air pasang agar kapal mereka dapat masuk dan keluar dari kuala,” ujarnya dengan nada getir.

Ancaman Bencana dari Gunung

Selain dampak ekonomi bagi nelayan, Mualem mengingatkan kuala yang tersumbat akan memicu bencana ekologis. Air yang mengalir dari pegunungan tidak memiliki akses menuju laut, yang berpotensi mengakibatkan banjir besar di pemukiman warga.

“Ini amaran (peringatan) untuk kita. Kalau tidak dibenahi sempurna, ini jadi ancaman baru. Air dari gunung tersumbat, tidak bisa mengalir ke laut,” tambahnya lagi.

Desak Bupati-Walikota Serbu Jakarta

Tak ingin hanya berpangku tangan melihat izin pengerukan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang berlarut-larut, Mualem mendesak para Bupati dan Wali Kota di seluruh Aceh untuk bergerak bersama. Ia meminta para kepala daerah “menyerbu” Jakarta guna menagih janji dan kepastian.

“Ini PR kita semua karena ini harus betul-betul dibenahi. Bapak Bupati dan Wali Kota kita harus ke Jakarta, ke KKP, harus minta persoalan ini segera diatasi,” pungkas Mualem.[]