Banda Aceh, Line1.News – Anggota DPRA, Martini, blak-blakan ihwal anggaran pokok-pokok pikiran (Pokir) yang diterima anggota dewan setelah mendapatkan usulan dari masyarakat di daerah pemilihan.
“Kami mengingatkan, menyampaikan agar usulan reses itu benar-benar diakomodir, Ketua. Jangan semata-mata hanya formalitas,” kata Martini saat interupsi dalam rapat paripurna DPRA, Senin, 6 April 2026.
Martini mengatakan Pokir yang diterima setiap anggota DPRA sebesar Rp4 miliar. Dia mengaku anggaran itu tidak cukup untuk mengakomodir usulan dari masyarakat.
“Saya sendiri peruntukan Pokir saya Rp4 miliar itu; Rp3,5 miliar untuk masjid, dan Rp300 (juta) untuk sekolah, dan Rp200 (juta) untuk dayah. Ini sangat sedikit, tidak bisa mengakomodir aspirasi masyarakat. Jangan dipotong, ya, Ketua,” ungkap Martini.
Baca juga: LKPJ Gubernur Aceh 2025: Realisasi Belanja Rp10,6 Triliun, DPRA Gaspol Bentuk Pansus
Martini turut meminta publikasi jika ada dokumen Pokir DPRA yang membengkak di Pemerintah Aceh. Hal ini, kata dia, sebagai bagian dari transparansi kepada masyarakat.
“Agar kenapa? Karena seolah-olah masyarakat menganggap: ‘Kenapa bencana ini tidak selesai? Ini pasti dimakan oleh Pokir DPRA’. Tidak, Ketua!” Martini menegaskan.
Martini kembali menegaskan anggaran Pokir benar-benar dijalankan untuk mengakomodir usulan masyarakat dalam reses yang dilaksanakan oleh anggota DPRA.
“Usulan dari masyarakat benar-benar diakomodir. Jangan hanya masyarakat di tingkat kecamatan, tingkat kabupaten buat Musrenbang, itu-itu saja dibahas tetapi tidak direalisasikan,” ucap Martini.[]
Komentar
Tanggapilah dengan bijak dan bertanggung jawab. Setiap tanggapan komentar di luar tanggung jawab redaksi. Privacy Policy