MaTA Dukung Transparansi Tata Kelola Pembangunan Rumah Duafa oleh Pj Gubernur Aceh

Banda Aceh – Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) mendukung langkah transparansi dalam tata kelola pembangunan rumah duafa oleh Pj Gubernur Aceh saat ini, dengan mulai membuka ke publik daftar penerima rumah tahun 2025.

“Ini menjadi catatan penting bagi kami karena sebelumnya daftar penerima rumah duafa sulit diakses baik secara data dan informasi. Sehingga banyak pembangunan rumah duafa tidak tepat sasaran yang kami temukan, kemudian pembangunan rumah yang berkualitas rendah dan penyimpangan terjadi,” ujar Koordinator MaTA Alfian dalam keterangannya, Jumat, 10 Januari 2025.

Verifikasi lapangan yang sedang dilakukan Pj Gubernur saat ini, kata Alfian, merupakan praktik baik yang perlu dipertahankan oleh pemimpin terpilih untuk dijalankan nantinya.

Dalam catatan MaTA, tambah Alfian, belum ada pemimpin Aceh sebelumnya yang mau melakukan kebijakan keterbukaan data dan informasi penerima rumah duafa.

Karena itu, kata dia, kebijakan tersebut perlu dipertahankan karena memudahkan masyarakat mengawasi ketika ada penerima yang tidak berhak. “Dan begitu juga rumah yang tidak berkualitas dibangun menjadi mudah untuk dilaporkan,” ujar Alfian.

Baca Juga: Tinjau Verifikasi Rumah Layak Huni di Bireuen, Pj Gubernur Safrizal: Jangan Ada Pungli

Selain itu, dengan mengedepankan prinsip transparansi dan pengelolaan pembangunan rumah duafa, bakal memudahkan pemerintah ke depan dalam mendata kebutuhan rumah yang patut dibangun.

“Sehingga secara data, kebutuhan rumah di Aceh dapat terukur dengan jelas. Hari ini Pemprov belum mampu mencatat berapa kebutuhan rumah duafa seluruh Aceh dan berapa jangka waktu yang mau diselesaikan. Maka pendataan menjadi penting, tidak hanya menunggu pengusulan oleh warga yang membutuhkan rumah,” ujarnya.

Baca Juga: MaTA: Penanganan Korupsi di Aceh Hanya Fokus Level Gampong, ‘Kelas Berat’ Diabaikan

Namun, kata Alfian, perlu ada mekanisme pengaduan warga yang kuat dibangun di level provinsi dan kabupaten kota, sehingga mampu mencegah pungli, penerima yang tidak berhak, dan pembangunan rumah bermutu rendah.

“MaTA mendukung penuh praktik-praktik baik yang dilakukan oleh Pj Gub saat ini dan begitu juga kepada Gubernur Aceh yang baru, sehingga harapan rakyat Aceh yang telah lama terabaikan dapat dipulihkan kembali secara nyata dan berkelanjutan.”[]