Bahas Revitalisasi KEK Arun, Menko Airlangga Singgung Zaman Soeharto

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Foto: Humas Ekon

Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto optimistis investasi RI dapat tumbuh sejalan dengan program pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus atau KEK. Karena itu, pemerintah fokus pada perbaikan sejumlah KEK di Tanah Air. Salah satunya, KEK di Arun, Lhoksumawe, Aceh.

Menurut Airlangga, Aceh memiliki potensi besar sebagai pusat industri di Indonesia. Provinsi ini juga potensial untuk menjadi lokasi pengembangan carbon capture.

“Padahal potensi CCUS (Carbon Capture, Utilization, and Storage) salah satu terbesar di situ. Kemudian ada klaster industri pupuk, Pupuk Iskandar Muda, dan ini salah satu yang menjadi penggerak ekonomi di Aceh,” ujar Airlangga di Rapat Koordinasi Kementerian Investasi dan Hilirisasi, Rabu, 11 Desember 2024, dilansir dari CNBCIndonesia.com.

CCUS merupakan teknologi yang digunakan untuk mengurangi emisi karbon dioksida (CO2) dari aktivitas industri dan pembangkit listrik.

Di zaman Soeharto, kata Airlangga, industri di Aceh berkembang cukup besar, dari semen sampai kertas dan pupuk. Dengan adanya revitalisasi KEK, dia berharap Aceh dapat kembali bersinar sebagai pusat industri.

“Kita tahu saat di zaman Pak Soeharto masa orde baru di situ banyak industri, yang industri sekarang malah terhenti mulai dari pabrik semen, kertas, dan pupuk Aceh. Dengan adanya revitalisasi KEK diharapkan ini bisa tumbuh, apalagi di utara nanti ada investasi oil and gas di Andaman dengan investasi Mubadala Energy,” ujarnya.

Mubadala Energy Indonesia diketahui tengah mematangkan skema Blok South Andaman, di wilayah Aceh. Perusahaan asal Uni Emirat Arab ini akan rencana pengembangan (PoD) kepada pemerintah pada awal 2025.

Sebelumnya, Airlangga menyebutkan Indonesia membutuhkan investasi besar guna mendongkrak pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen. Untuk mencapai target itu, investasi yang diperlukan mencapai Rp1.900 triliun dan Rp2.200 triliun.[]

Komentar

Tanggapilah dengan bijak dan bertanggung jawab. Setiap tanggapan komentar di luar tanggung jawab redaksi. Privacy Policy