Organisasi Pemuda Minta KPU-Bawaslu RI Audit Kinerja KIP-Panwaslih, Tuntut PSU di Aceh Utara

OKP di Aceh
OKP di Aceh meminta PSU ulang di Aceh Utara. Foto: Istimewa

Banda Aceh – Sejumlah organisasi kepemudaan (OKP) di Aceh mengeluarkan pernyataan sikap terkait dinamika yang berkembang terkait proses pungut hitung Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh.

“Kami dari organisasi kepemudaan yang ada di Aceh, menyampaikan keprihatinan yang sangat dalam melihat kondisi demokrasi di Aceh sudah tercoreng oleh oknum-oknum,” ujar Ketua Gerakan Pemuda Islam Subhan Saputra yang mewakili OKP tersebut dalam keterangan tertulis, Senin, 2 Desember 2024.

Pilkada yang seharusnya berjalan damai, aman dan demokratis, kata Subhan, telah dirusak oleh aksi kekerasaan dan premanisme, yang jauh dari semangat perdamaian di Aceh.

“Kami juga sangat kecewa dengan sikap institusi penyelenggara Pilkada di Aceh yaitu KIP dan Panwaslih yang menurut kami tidak tegas dalam menjalankan tugas-tugasnya dan sangat tidak berkompoten bahkan cendrung sangat berpihak,” ujarnya.

Berdasarkan situasi tersebut, kata Subhan, para pemuda Aceh meminta KPU dan Bawaslu RI segera melakukan verifikasi terhadap KIP dan Panwaslih di Aceh.

“Serta melakukan audit investigatif terhadap kinerja KIP dan Panwaslih Aceh, khususnya Aceh Utara terkait dugaan kecurangan dan aksi premanisme pada Pilkada serentak 27 November 2024,” ujarnya.

Para OKP, kata Subhan, juga meminta dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Aceh Utara dan sebagian Aceh Timur.

Mereka, kata Subhan, juga menolak segala bentuk aksi premanisme yang dipertontonkan dalam Pilkada Aceh kali ini yang membuat suasana tidak nyaman. “Karena itu [kami] meminta kepada pihak keamanan di Aceh untuk menindak tegas pelaku kekerasan dan intimidasi yang terjadi di Kabupaten Aceh Utara.”

“Kami netral tidak masuk dalam dukung mendukung baik paslon 01 maupun 02 [gubernur-wakil gubernur Aceh].”

Sementara itu Ketua Sapma PP Aceh Teuku Maury Darwin mengharapkan KIP dan Panwaslih di Aceh maupun Aceh Utara tetap netral agar penyelenggaraan proses demokrasi berjalan dengan baik dan lancar.

“Kami meminta baik KIP dan Panwaslih harus mengawal proses perhitungan yang saat ini masih berlangsung. Kalau ada yang mencoba bermain agar ditindak tegas.”[]

Komentar

Tanggapilah dengan bijak dan bertanggung jawab. Setiap tanggapan komentar di luar tanggung jawab redaksi. Privacy Policy