Banda Aceh – Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Teungku Muharuddin mengkritik kebijakan Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution yang merazia pelat BL di kawasannya.
Menurut Muharuddin, penggunaan pelat polisi Medan Sumut dengan kode BK ada di semua provinsi di Sumatera. Apalagi Aceh yang memang secara ekonomi dan bisnis saling terkoneksi dengan Sumut.
“Sehingga pelat polisi BK sudah menjadi hal yang lumrah dan biasa bagi masyarakat Aceh, termasuk Polisi Lalu Lintas di Aceh yang juga tidak pernah mempermasalahkan sejauh adminitrasi kenderaan bermotor lengkap,” kata Muharuddin, dalam keterangan tertulis, Senin, 29 September 2025.
Dia menilai tindakan Gubernur Sumut yang melakukan penertiban dan razia terhadap beroperasionalnya kendaraan bermotor dengan pelat polisi Aceh dengan kode BL di Sumut atas dalih meningkatkan Pendapatan Asli Daerah merupakan tindakan yang tidak patut. Tindakan itu justru dapat memicu ketegangan didalam masyarakat baik di Aceh dan Sumut.
Menurutnya, Boby Nasution lupa bahwa Aceh dan Sumut telah menyelesaikan gejolak panjang terkait operasional kendaraan bermotor di perbatasan yang menjadi isu nasional pada masa Gubernur Sumut, Edi Ramayadi dan Kapolri, Tito Karnavian.
“Seharusnya tindakan pemimpin setingkat gubernur tidak mencari popularitas di mata masyarakat dengan tindakan yang justru dapat memantik ketegangan di masyarakat. Ini norak dan memalukan,” ujarnya.
Dia menyebut justifikasi atas peningkatan pendapatan daerah melalui pajak kendaraan bermotor tidak dapat diberlakukan serta merta pada kendaraan angkutan umum, terutama yang bergerak pada sektor pengangkutan dan bisnis.
“Masih banyak sektor lainya yang seharusnya dapat digenjot untuk meningkatkan pendapatan daerah yang tentunya dengan tidak menzalimi masyarakat Sumatera Utara sendiri,” jelasnya.
Muharuddin menilai tindakan Gubernur Boby Nasution yang bersifat sporadis dengan gaya-gaya blusukan dan memviralkan sebagai tindakan untuk menutupi ketidakmampuannya dalam menjawab persoalan sosial masyarakat Sumut yang mulai mengkhawatirkan.
Oleh karena itu, Muharuddin meminta masyarakat Aceh untuk tidak menyikapi hal ini secara berlebihan dan tak melakukan tindakan-tindakan yang dapat merusak persaudaraan dan menganggu stabilitas ekonomi Aceh.
“Kita terus mendukung upaya pemerintahan Gubernur Aceh Muzakir Manaf untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Aceh dan mengurangi angka kemiskinan serta pengangguran,” ucapnya.[]
Komentar
Tanggapilah dengan bijak dan bertanggung jawab. Setiap tanggapan komentar di luar tanggung jawab redaksi. Privacy Policy