Jakarta – Tahun ini, pemerintah memberikan jatah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan atau FLPP untuk masyarakat berpenghasilan rendah sebanyak 166 ribu unit. Jumlah ini lebih sedikit dibandingkan capaian atau KPR pada tahun lalu sebanyak 229 ribu unit.
Diprediksi, kuota KPR subsidi ini bakal habis Agustus mendatang. Sejumlah pengembang telah menyuarakan pendapatnya agar pemerintah mau menyisihkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk menambah kuota FLPP.
Deputi Komisioner Bidang Pemanfaatan Dana Tapera Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat, Sid H Kusuma, mengatakan para pelaku usaha berharap kuota FLPP bisa mendekati atau sama seperti tahun sebelumnya. BP Tapera sendiri berperan sebagai pelaksana anggaran yang dikucurkan pemerintah untuk FLPP.
“Yang sedang kami lakukan ini adalah untuk menentukan berapa kuota FLPP bagi para bank penyalurnya,” ujar Sid saat ditemui di Rakernas Apersi 2024 di Hotel Pullman Central Park, Grogol, Jakarta Barat, Selasa dikutip Kamis, 25 Juli 2024.
Hal senada dikatakan Direktur Utama Bank Tabungan Negara, Nixon LP Napitupulu. Penambahan kuota KPR subsidi, kata Nixon, untuk mengimbangi suplai rumah yang sedang bertumbuh. Bila kuota habis, kata dia, banyak rumah tidak laku.
“Kita sangat berharap ada tambahan kurang lebih sampai 30-35 ribu unit lagi karena stoknya teman-teman posisinya lagi bergairah, stoknya lagi naik. Jadi kalau ini tiba-tiba stop memang problem sih. Kasihan juga jadi kayak rumah nggak laku,” ujar Nixon kepada wartawan di acara yang sama.
Realisasi FLPP 2024, tambah Nixon, lebih cepat dari tahun sebelumnya. Kuota yang menurun membuat masyarakat berlomba membeli rumah subsidi sebelum kehabisan.
“FLPP sih bisa dibilang ini lebih cepat dari tahun lalu ya. Dan biasanya gitu, kalau kuotanya turun, orang ngebut [beli rumah subsidi]. Mungkin prinsipnya takut nggak kebagian kali. Dugaan kita Agustus itu habis, kalau melihat kecepatannya.”[]
Komentar
Tanggapilah dengan bijak dan bertanggung jawab. Setiap tanggapan komentar di luar tanggung jawab redaksi. Privacy Policy