Tel Aviv – Menteri keamanan nasional Israel, Itamar Ben Gvir, memerintahkan polisi pada hari Minggu untuk melarang masjid mengumandakan azan, dengan alasan mengganggu warga Yahudi. Dilansir dari Middle East Eye, Gvir telah menginstruksikan otoritas berwenang Israel menyita pengeras suara dari masjid-masjid. Masjid yang mengumandangkan azan akan didenda.
Dalam wawancara dengan Channel 12, politisi Yahudi sayap kanan ini mengaku bangga dengan kebijakan yang disebutnya, “menghentikan kebisingan yang tidak masuk akal dari masjid dan sumber-sumber lain yang telah membahayakan bagi penduduk Israel”.
Gvir berdalih sebagian besar negara barat bahkan beberapa negara Arab membatasi kebisingan. Negara-negara itu memiliki banyak aturan undang-undang untuk melarangnya. “Hanya Israel yang mengabaikan hal ini,” kata kantor Ben Gvir dalam sebuah pernyataan.
Warga Palestina yang tinggal di Israel memandang larangan itu sebagai serangan provokatif terhadap komunitas dan hak beragama mereka. Ahmad Tibi, seorang anggota parlemen dan pemimpin Partai Taal, mengutuk keputusan tersebut.
“Ben Gvir ingin membakar daerah itu dengan alasan agama. Di masa lalu, ada upaya meloloskan undang-undang yang melarang azan di kota-kota campuran. Posisi kami tentang masalah ini, di sektor Arab, adalah menentang masuknya polisi. Azan akan terus berlanjut karena Islam akan terus berlanjut,” sebut Tibi kepada parlemen.
Dia menuding Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berada di balik tindakan Ben Gvir. “Dia (Netanyahu) adalah pemimpinnya. Dia bertanggung jawab atas hal (larangan azan) ini dan konsekuensi sulit yang dapat terjadi jika hal ini menjadi kenyataan”.
Para pembela hak asasi manusia dan wali kota Palestina telah mengecam larangan itu sebagai tindakan diskriminatif lain oleh pemerintah Israel. Khaled Zabarqa, seorang pengacara dan aktivis hak asasi manusia, mengatakan tindakan Ben Gvir lebih dari sekadar provokasi.
“Menggambarkannya sebagai tindakan provokasi berarti mengurangi bobot masalah ini. Sepertinya, masalahnya hanya tentang Ben Gvir, seolah-olah menyingkirkan Ben Gvir akan menyelesaikan seluruh masalah,” ujarnya.
Bagi Zabarqa, larangan azan itu berkaitan dengan konsep negara Yahudi yang diusung pemerintah Israel dan implikasinya. “Salah satu implikasinya adalah kontrol atas ruang publik,” ujarnya.
“Hari ini, ruang publik penuh sesak dengan berbagai simbol keagamaan dan nasional. Salah satu simbol keagamaaan ini, yang mengingatkan mereka (Muslim) lima kali sehari adalah azan, yang menandakan kehadiran orang lain di sini. Inilah yang tidak mereka (pemerintah Israel) inginkan.”
Ben Gvir memiliki riwayat menentang azan. Pada 2013, jauh sebelum memangku jabatan, dia dan sekelompok aktivis sayap kanan mengganggu penduduk lingkungan Ramat Aviv di Tel Aviv dengan mengumandangkan azan melalui pengeras suara. Mereka mengklaim aksi itu dimaksudkan untuk menyoroti bagaimana komunitas lain di Israel “terganggu” oleh azan.
Upaya membatasi azan juga muncul di parlemen Israel, Knesset, pada 2017 lewat “RUU muazin”. Tujuan regulasi ini berupaya membatasi penggunaan pengeras suara untuk tujuan keagamaan. RUU itu awalnya lolos dalam voting di parlemen tapi kemudian tak berlanjut.[]
Komentar
Tanggapilah dengan bijak dan bertanggung jawab. Setiap tanggapan komentar di luar tanggung jawab redaksi. Privacy Policy