Jakarta – Akibat kebijakan hemat anggaran sesuai Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, sebanyak 400 ribu guru batal mengikuti sertifikasi dalam program Pendidikan Profesi Guru atau PPG.
Menurut Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti, efisiensi anggaran di sektor pendidikan mencapai Rp7,27 triliun.
“Kami menerima surat dari Kementerian Keuangan yang berisi efisiensi anggaran Kemdikdasmen sebesar Rp8,03 triliun. Sehingga alokasi total berubah dari Rp33,5 triliun menjadi Rp25,5 triliun,” ujar Mu’ti saat rapat bersama Komisi X DPR RI di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu dikutip Sabtu, 15 Februari 2025, dari TVR Parlemen.
Akibat pemotongan anggaran itu, kata Mu’ti, berbagai pos belanja di Kemendikdasmen harus dipangkas. Salah satunya kuota peserta PPG.
Sebelumnya, program ini menargetkan 806 ribu guru tapi kini hanya mampu menampung 400 ribu peserta. Artinya, sekitar 400 ribu guru batal mengikuti sertifikasi sebagai akibat dari pemotongan anggaran.
Namun, Mu’ti memastikan tunjangan guru non-ASN atau honorer tetap meningkat karena telah “diamankan” sebesar Rp11,5 triliun.
“Nilai ini sudah termasuk kenaikan tunjangan profesi guru non-PNS dari Rp1,5 juta menjadi Rp 2 juta per orang per bulan,” jelasnya.
Di sisi lain, pemerintah tetap mengalokasikan anggaran untuk beasiswa pendidikan bagi daerah tertinggal dan khusus.
Mu’ti menegaskan program ini tetap berjalan dengan anggaran sebesar Rp278 miliar, termasuk untuk beasiswa afirmasi daerah tertinggal.[]
Komentar
Tanggapilah dengan bijak dan bertanggung jawab. Setiap tanggapan komentar di luar tanggung jawab redaksi. Privacy Policy