Lhokseumawe – Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe yang membidangi kesehatan mendesak pemerintah kota ini segera menyikapi keluh kesah sebagian tenaga medis rumah sakit (RS) swasta. Pasalnya, selama ini jumlah pasien di semua RS di Lhokseumawe terus meningkat hingga ruangan rawat inap penuh. Kondisi tersebut menambah beban kerja para tenaga medis, tapi sebagian dari mereka masih diberikan honorarium sangat kecil. Sementara pendapatan diraup pemilik RS swasta amat besar.
“Pertama, antara owner RS swasta dan tenaga medis sebagai pekerja inikan saling membutuhkan. Tenaga medis butuh pekerjaan, pemilik RS butuh tenaga kerja, maka harus saling menghargai,” kata Wakil Ketua Komisi D DPRK Lhokseumawe, H. Jailani Usman kepada Line1.News via telepon, Sabtu, 7 Desember 2024.
Jailani Usman menjelaskan kondisi di Lhokseumawe saat ini, jumlah pencari kerja sangat banyak, termasuk di bidang kesehatan. Sedangkan lapangan kerja tersedia amat sempit alias terbatas. “Misalnya, kebutuhan hanya 10 tenaga kerja, yang daftar mencapai 200 orang. Artinya, pihak RS swasta mudah mencari tenaga kerja, karena banyak lulusan dari Akkes atau Akper dan Akbid. Kondisi ini tentu menguntungkan bagi pemilik RS”.
“Maka seharusnya asas manfaat jangan hanya untuk pemilik RS saja, jangan memberikan honor tidak layak dan tidak patut kepada tenaga medis. Misalnya, honor Rp800 ribu/bulan, sementara dilihat dari sisi ijazah dia itu tidak layak diberikan honor sekecil itu. Meskipun misalnya belum sesuai UMR [Rp3,4 juta], tapi seharusnya honor yang layak dan patut menurut masyarakat, bukan menurut pemilik RS, dan bukan menurut pencari kerja,” ujar Jailani.
Baca juga: Nestapa Tenaga Medis RS Swasta di Lhokseumawe: Gaji Bawah UMR, Lembur Tanpa Insentif
Yang kedua, kata Jailani, pihaknya sudah melihat seluruh RS di Lhokseumawe menerima pasien sangat banyak. “Penuh semua pasiennya. Otomatis beban kerja tenaga medis itu tambah berat. Dengan beban kerja yang berat, maka mereka sangat layak dan patut dihargai,” ungkapnya.
“Kami melihat memang ada juga beberapa RS swasta di Lhokseumawe yang memberikan honor lebih tinggi kepada tenaga medis dibandingkan RS-RS swasta lainnya. Tapi, lebih tinggi itu juga belum memadai, belum imbang dengan beban kerja tenaga medis di RS tersebut,” tambah politisi yang sudah empat periode menjadi anggota DPRK.
Oleh karena itu, Jailani berulang kali menegaskan agar para pemilik RS swasta di Lhokseumawe memberikan hak tenaga medis secara layak dan patut. “Kita tahulah pendapatan RS berapa, kalau dibilang pendapatan pas-pasan kita tidak percaya. Hampir semua RS swasta dengan adanya kerja sama dengan BPJS Kesehatan, bisa mendapatkan pendapatan lebih. Karena kelebihan rezeki ini pemberian Allah, apa salahnya kita hargai para pekerja secara patut dan layak, karena mereka yang membuat pemilik RS bisa memperoleh pendapatan lebih,” ujarnya.
“[Jumlah gaji diterima pekerja] di bawah UMR, secara ketentuan itu sudah salah. Tapi, seharusnya paling tidak diberikan dengan jumlah yang layak dan patut. Mustahil pihak RS swasta enggak sanggup membayar gaji secara layak dan patut, sementara di sisi lain mampu membangun gedung RS mungkin mencapai puluhan miliar,” kata Jailani.
Jailani menyebut pihaknya melihat kondisi para pekerja RS swasta di Lhokseumawe sangat memilukan. “Mereka menyampaikan keluh kesah secara sembunyi-sembunyi karena merasa takut di-PHK. Beban kerja berat, honor kecil, dan takut memperjuangkan haknya. Betapa ironisnya kondisi mereka ini”.
“Takut di-PHK karena jumlah tenaga kesehatan yang mencari kerja cukup banyak, sehingga pihak RS swasta mungkin tidak segan-segan memberhentikan tenaga kerja yang menuntut hak lebih tinggi dari selama ini. Pihak RS mungkin mencari-cari alasan untuk mem-PHK mereka, maka pekerja takut. Padahal, kondisi ini sudah bertahun-tahun dialami, bukan baru sekarang terjadi,” ungkap Jailani.
Itulah sebabnya, DPRK Lhokseumawe mendesak Pemko segera turun tangan. “Kita harapkan kepada wali kota definitif [setelah pelantikan nanti] untuk menjembatani penyelesaian masalah ini. Bahkan, seharusnya pj. wali kota langsung bersikap [tanpa menunggu wali kota definitif] terhadap keresahan tenaga medis RS swasta ini. Karena beban kerja mereka semakin hari bertambah berat dalam melayani pasien yang sangat banyak, kadang-kadang ada pasien di ruangan IGD 2-3 malam, sebab ruang rawat inap semua penuh,” ungkap Jailani.
“Dia [tenaga medis] kan mau bekerja dengan harapan mendapatkan pendapatan layak untuk memenuhi kebutuhan hidup, di mana sekarang harga barang-barang kebutuhan pokok sehari-hari di pasar mahal. Jadi, mereka juga harus sejahtera, harus senang, jangan hanya pemilik RS saja yang senang. Kalau semuanya senang, dampak positifnya juga terhadap pelayanan RS kepada masyarakat akan semakin baik,” pungkas Jailani Usman.[]
Komentar
Tanggapilah dengan bijak dan bertanggung jawab. Setiap tanggapan komentar di luar tanggung jawab redaksi. Privacy Policy