Banda Aceh – Badan Pemenangan Aceh Muzakir Manaf-Fadhullah menilai tim Bustami Hamzah-Fadil Rahmi mempolitisasi hasil Pilkada Aceh yang damai dengan narasi isu kekerasan.
Padahal, kata Ketua Divisi Hukum dan Advokasi Fadjri, kondisi tersebut jauh berbeda dari kenyataan sebenarnya. Andaipun terjadi beberapa dinamika, sebut Fadjri, itu pernak-pernik demokrasi.
Dia membandingkan situasi Pilkada Aceh dengan di daerah lain seperti Sampang, Madura, Jawa Timur, yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia.
“Tapi di Aceh kan tidak? Secara keseluruhan Pilkada di Aceh berjalan baik, stabilitas keamanan dan politik cenderung terjaga. Karena itu, kami mengapresiasi peran penyelenggara dalam menjaga kondisi tetap terjaga hingga saat ini,” ujar Fadjri dalam keterangan tertulisnya, dikutip Selasa, 3 Desember 2024.
Fadjri mengatakan Polri dan TNI aktif menjaga Kamtibmas, termasuk Pemerintah Aceh bersama Pemerintah Kabupaten Kota mengawal melalui Desk Pilkada dan penyelenggara yang tetap menjaga netralitasnya.
“Setelah melalui berbagai dinamika dalam Pilkada tahun ini, kami dari paslon 02 juga telah menyampaikan laporan kepada Panwaslih Aceh, terkait penyelenggaraan yang tidak prosedural. Hasilnya berujung pada pergantian pimpinan KIP Aceh,” ungkap Fadjri.
Baca Juga: Pelanggaran dan Kekerasan di Aceh Utara, Tim Om Bus-Syeh Fadhil Minta PSU Digelar Secepatnya
Selain itu pihaknya juga melaporkan dugaan keterlibatan ASN dan kampanye terselubung yang dilakukan Paslon 01 pada institusi pendidikan dan kesehatan. Catatan Line1.News, kampanye yang dimaksud Fadjri pada institusi pendidikan oleh Paslon 01 menurut KIP Banda Aceh bukan pelanggaran.
“Semua itu kami lakukan dalam kerangka menjaga proses demokrasi dapat berjalan sesuai aturan,” tambah Fadjri.
Karena itu, kata dia, pernyataan bahwa Pilkada di Aceh ternodai oleh pelanggaran yang masif, intimidasi dan teror serta tuntutan pemungutan suara ulang di Aceh Utara, telah meniadakan peran TNI Polri yang bekerja siang malam menjaga Kamtibmas di Aceh Utara.
“Ini juga sama artinya dan cenderung mengabaikan peran Panwaslih yang berfungsi melakukan pengawasan pemilihan, mulai tingkat TPS sampai kabupaten dan kota,” ujarnya.
Menggeneralisasi kasuistik yang dilakukan tim Paslon 1, tambah Fadjri, sama artinya dengan penggiringan opini bahwa seakan-akan situasi Aceh tidak damai.
“Ini adalah pemikiran elit politik pada masa konflik Aceh yang berdampak pada banyaknya masyarakat yang mengalami kekerasan oleh ulah elit pada masa konflik Aceh,” paparnya.
Terkait ketidakpuasan akan hasil pemilihan, Fadjri menyarankan Paslon 01 menggunakan mekanisme yang telah diatur oleh undang-undang.
“Kami menghormati semua proses dan prosedur yang sedang dijalankan penyelenggara. Dan kami terus mengingatkan penyelenggara baik KIP, Panwaslih, Pemerintah Aceh serta aparat penegak hukum tetap netral dan menjaga proses ini berjalan kondusif.”[]
Komentar
Tanggapilah dengan bijak dan bertanggung jawab. Setiap tanggapan komentar di luar tanggung jawab redaksi. Privacy Policy