Tak Mau Cangkul, Pakai Teknologi agar Anak Muda Aceh jadi Motor Penggerak Pertanian, Kata Profesor Ini

Banda Aceh – Guru Besar Ekonomi Pertanian Universitas Negeri Lampung, Bustanul Arifin, memaparkan pentingnya menggunakan teknologi untuk memodernisasi sektor pertanian di Aceh. Dia juga bicara soal anak muda yang tidak mau pegang cangkul, tapi jika memakai teknologi mereka akan menjadi motor penggerak pertanian di pedesaan.

Profesor Bustanul Arifin turut memberikan rekomendasi perubahan kebijakan ke depan saat tampil sebagai salah satu narasumber diskusi Aceh Economic Forum, yang diadakan Bank Indonesia Perwakilan Aceh, di The Pade Hotel, Aceh Besar, Kamis, 16 Januari 2025. Diskusi itu bertajuk ‘Strategi Efektif Penurunan Tingkat Kemiskinan Melalui Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Stabilitas Inflasi’.

Dikutip Line1.News, Sabtu (18/1), Profesor Bustanul Arifin menyebut hasil produksi pertanian di Aceh selama ini belum memberikan nilai tambah ekonomi kepada masyarakat. “Untuk Aceh kan logikanya sektor modern, industri dan jasa, itu menarik sektor pertanian. Mungkin itu yang belum terjadi, sehingga efektivitas pengentasan kemiskinan masih banyak terkendala”.

“Betul, pertanian adalah basis, landasan ekonomi Aceh, kita enggak mungkin melupakan pertanian. Tapi, kalau tidak ada nilai tambah, tidak ditarik oleh sektor modern, itu belum cukup, memang belum cukup,” ujar Bustanul Arifin.

Bustanul juga melihat data teranyar pertumbuhan ekonomi Aceh. “Sepertinya kemarin konsumsi naik oleh masyarakat dan pemerintah di PON [Aceh-Sumut 2024], itu menolong sedikit,” ucapnya.

“Nanti, yang perlu dicari sumber-sumber pertumbuhan [baru], teman-teman Pemerintah Aceh dan BI (Bank Indonesia) kayaknya memang perlu bekerja sama untuk memodernisasi di sektor jasa, pariwisata, dan jangan-jangan dukungan untuk sektor yang memang tumbuh di Aceh, akomodasi dan lain-lain itu mungkin amat sangat diperlukan,” lanjutnya.

Pengendalian Inflasi Aceh: Berhasil, tapi Kurang Inovatif

Bustanul menilai pengendalian inflasi oleh TPIP dan TPID se-Aceh cukup berhasil. “Di beberapa tempat [daerah] baik yang ada IHK-nya maupun tidak, sudah bekerja keras, apresiasi. Tapi, saya kritik sedikit, kurang inovatif, belum banyak terobosan yang dapat dijadikan andalan strategi”.

Menurut Bustanul, para pegiat TPID sebenarnya sudah banyak paham, jika suplai bahan pangan cukup, harga terkendali. Peningkatan produksi dan manajemen stok adalah salah satu kunci penting pengendalian laju inflasi. Jika TPIP dan TPID se-Aceh mulai mengandalkan pertanian presisi, pertanian cerdas (smart farming) maka inovasi strategi seperti itu dapat diunggulkan.

“Kurang inovatifnya seperti apa? Penggunaan teknologi, mulai dari pertaniannya sendiri, teknik budidayanya, itu mohon maaf, masih tradisional. Penggunaan benih baru belum banyak dikawal,” ungkap Bustanul.

“Mohon dibantu teman-teman penyuluh kita. Menurut saya, teknologi tetap perlu pendampingan kalau mau memodernisasi,” tambahnya.

Ekspektasi Produksi Padi dan NTP Aceh Membaik

Bustanul memaparkan data, luas panen padi Aceh 2024 mencapai 301 ribu hektare (ha), naik 46,79 ribu ha (8,40%) dari luas panen 2023. Produksi padi mencapai 1,64 juta ton gabah kering giling (GKG), naik 239 ribu ton (17,03%) pada 2023. Produksi beras pada 2024 tembus 946,71 ribu ton, naik 137,75 ribu ton (17,03%). Kenaikan produksi karena tambahan luas panen.

Menurut Bustanul, Pemerintah Kabinet Merah Putih telah mencanangkan peningkatan kemandirian bangsa melalui swasembada pangan. Bahkan membuka food estate sebagai strategi ekstensi lahan di Papua.

Peningkatan produktivitas, lanjut Butanul, memerlukan insentif untuk inovasi baru bagi petani, perubahan teknologi, penggunaan input efisiensi, benih unggul, pemupukan, smart farming, pertanian presisi, dan digitalisasi.

“Pertumbuhan produksinya masih kurang, memang betul lompat sedikit. Tapi, peningkatannya itu lebih banyak pada tambah luas panen. Teknologinya sekali lagi, belum,” ucap Bustanul.

Dia menyebut Nilai Tukar Petani (NTP) Aceh memang naik, tapi tidak mampu untuk menekan kemiskinan secara maksimal.

Bustanul juga menjelaskan Pemerintah Kabinet Merah Putih memiliki Asta Cita. Empat di antaranya berhubungan dengan pertanian dan pangan. Yakni, …mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru (Asta Cita 2); memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, … (Asta Cita 4); melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri (Asta Cita 5); dan membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan (Asta Cita 6).

“Bapak-Ibu, mohon betul-betul diresapi, swasembada bukan tujuan, swasembada adalah cara untuk meningkatkan kemandirian bangsa,” ujar Bustanul.

Gebrakan pertama dari pemerintahan Presiden Prabowo, kata Bustanul, menaikkan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah kering panen (GKP). “Berlaku sejak kemarin, 15 Januari. Harga gabah (menjadi) Rp6.500 (di tingkat petani), kalau di penggilingan Rp6.700/kg”.

Di Aceh, kata dia, harga GKP pada Desember 2024 lalu masih Rp6.213/kg, lebih rendah dari rerata Indonesia. Selain itu, petani Aceh tidak memiliki fasilitas pengeringan padi dan jarang menjual beras.

“Dan nanti, kayaknya kita perlu kawal bersama, jangan sampai (gabah di tingkat) petani dibeli dengan harga rendah,” kata Bustanul.

“Mungkin pertanyaannya, apakah Bulog mampu beli? Bulog harus bersaing dengan kilang swasta. Yang saya dengar terakhir, nanti Bulog membeli dari yang sudah dibeli oleh kilang itu. Dan mungkin itu yang akan meningkatkan sedikit kesejahteraan petani,” lanjutnya.

Peningkatan Produktivitas dan Kesejahteraan Petani

Bustanul menyebut dua kata kunci yang dipakai pemerintah pusat, dan perlu adaptasi di Aceh. Pertama, peningkatan produktivitas sektor pertanian. “Itu yang saya katakan tadi dengan teknologi. Kedua, peningkatan kesejahteraan petani, dengan apa, modernisasi dan digitalisasi. Bahkan di situ dituliskan regenerasi petani”.

“Nah, petani kita kan tua-tua itu, 47 tahun ke atas. Anak muda kemana,” tanya Bustanul sambil tersenyum.

Menurut Bustanul, kalau anak muda atau mahasiswa Aceh yang kuliah di Fakultas Pertanian Jurusan Agribisnis, disuruh pegang cangkul mungkin tidak akan mau. “Tapi, kalau pertaniannya basis smart farming, menggunakan iPad, bisa memantau air, bisa taruh pot di mana-mana, mungkin itu mau anak kita,” ujarnya.

“Mereka sudah kerja, sarjana di Unsyiah misalnya, disuruh pegang cangkul enggak mau. Tapi, kalau teknologi dipakai, anak muda justru motornya [penggerak] nanti di pedesaan,” tambah Bustanul.

Selain itu, kata Bustanul, umumnya kilang padi di Aceh sudah banyak yang tua, sehingga efisiensinya rendah. “Sudah waktunya untuk dimodernisasi”.

“Seandainya anak muda ini dikasih akses, atau ada dana perbankan saja ke sana, masuklah ke bisnis model modernisasi. Saya tahu persis, ada anak muda ingin melanjutkan usaha orangtuanya, tapi mereka tidak punya akses ke bank. Di sini banyak teman-teman [dari] perbankan, itu kalau memang prospektif, ambil, dapat itu,” ujarnya.

Menurut Bustanul, jika ada kilang padi modern di Aceh, tentu gabah tidak perlu dijual ke Medan. “Kalau di sini nilai tambah ada di sini. Dan anak muda itu perlu dikasih akses yang seperti itu”.

Rekomendasi Perubahan Kebijakan ke Depan

Bustanul memberikan rekomendasi berisi sejumlah poin. Yakni: Pengentasan kemiskinan memerlukan bauran kebijakan (policy mix) yang relevan melalui perbaikan pertumbuhan ekonomi, pengendalian inflasi, dan langkah afirmasi pemberdayaan masyarakat, pengembangan UMKM, perbaikan kualitas pendidikan, dan kesehatan;

Reforma agraria, pemberdayaan petani, pemberian insentif ekonomi dan bantuan langsung tepat sasaran, peningkatan kapasitas pelaku UMKM, literasi digital, konektivitas digital;

Perbaikan pertumbuhan ekonomi ditempuh melalui penguatan basis pembangunan pertanian integrasi pasar, perbaikan rantai nilai produk pangan, reindustrialisasi pertanian dan perdesaan;

Akselerasi pengembangan industri manufaktur, hilirisasi produk unggulan daerah untuk menjadi lokomotif pembangunan ekonomi daerah, pembenahan struktur pasar dalam negeri, integrasi hulu-hilir, perbaikan sistem logistik, dan rantai nilai produk industri strategis daerah;

Pengendalian inflasi perlu lebih inovatif, memperkuat fondasi ekosistem inovasi, efektivitas adopsi teknologi, dukungan R&D, pertanian presisi, pertanian cerdas, nilai tambah tinggi;

Pendampingan petani, adaptasi kebijakan strategis tingkat pusat menjadi lebih operasional; dari tingkat paling dasar, praktik budidaya yang baik (good agricultural practices/GAP), hingga integrasi petani dan pasar;

Penguatan kelembagaan ekonomi petani, lembaga usaha ekonomi pedesaan baik yang difasilitasi pemerintah maupun atas inisiatif masyarakat, pesantren, lembaga keagamaan, dan lainnya.

“Jadi, poin saya, kombinasi. Policy mix-nya kombinasi antara kebijakan ekonomi dengan pendampingan yang afirmasi (pemberdayaan masyarakat), sampai dibangunlah kelembagaan ekonomi petani,” tutur Bustanul.

Oleh karena itu, kata Bustanul, pemerintah tidak akan bisa bekerja sendiri, perlu melibatkan berbagai pihak terkait termasuk akademisi. “Konteksnya pengembangan ekonomi petani dan kelembagaan petani. Mudah-mudahan dengan itu efektivitas pengentasan kemiskinan bisa tercapai. Kalau kasih bantuan saja enggak cukup, tapi mereka didampingi untuk bekerja dan mengembangkan ekonomi”.[]