Jakarta – Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto, pasang badan menanggapi isu miring terkait pemotongan Dana Desa oleh pemerintah pusat. Dengan tegas, ia menyatakan tidak ada sepeser pun dana desa yang disunat oleh Presiden Prabowo Subianto maupun kementeriannya.
“Jadi, (dana desa) tidak diambil oleh pusat. Presiden Prabowo atau Menteri Desa tidak pernah mengambil dana desa, tidak!” tegas Mendes Yandri saat meninjau Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih Bubung, di Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai, dilansir Antara, Senin, 13 April 2026.
Bukan Dipotong, Tapi Diperkuat
Menurut Yandri, yang terjadi saat ini bukanlah pemotongan, melainkan perombakan total pada tata kelola dan pemanfaatannya. Pemerintah ingin dana tersebut tidak sekadar habis, melainkan menjadi modal usaha yang berdampak langsung bagi ekonomi warga.
“Diubah tata kelolanya, dibuat unit usaha yang fungsinya untuk menghilangkan rentenir, menghapus tengkulak, menjadi off taker, hingga penyaluran pupuk dan gas,” jelasnya.
Misi Sikat Rentenir & Tengkulak
Langkah ini bagian dari pengejawantahan Astacita ke-6 Presiden Prabowo, yakni membangun dari desa untuk pemerataan ekonomi. Melalui Kopdes Merah Putih, dana desa akan dikelola secara masif dan terukur.
Bahkan, Yandri mengusulkan kebijakan berani dengan menyetop izin ritel modern baru di wilayah desa. Tujuannya jelas: agar fungsi ritel diambil alih oleh Kopdes sehingga perputaran uang tetap berada di tangan warga desa.
“Ini program mulia. Kalau Kopdes sukses, 80 persen sisa hasil usahanya (SHU) akan kembali ke masyarakat sebagai anggota, dan 20 persen sisanya jadi Pendapatan Asli Desa (PADes). Jadi, kalau ada yang bilang dipotong, itu salah besar,” pungkas mantan Wakil Ketua MPR RI tersebut.[]
Komentar
Tanggapilah dengan bijak dan bertanggung jawab. Setiap tanggapan komentar di luar tanggung jawab redaksi. Privacy Policy