Jawab Keresahan Publik, Mualem Pastikan JKA Tetap Jadi Simbol Keadilan Sosial Aceh

Banda Aceh, Line1.News – Gubernur Aceh, Muzakir Manaf alias Mualem, memberikan penegasan terkait dinamika penyesuaian Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) yang menjadi sorotan publik belakangan ini. Ia memastikan kebijakan tersebut tidak akan menggeser nilai perjuangan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Aceh.

Mualem mengaku terus mengikuti perkembangan opini masyarakat mengenai JKA dalam beberapa pekan terakhir. Baginya, program ini memiliki nilai historis yang mendalam bagi Bumi Serambi Mekkah.

“Kami memahami sepenuhnya bahwa JKA bukan sekadar program kesehatan, melainkan bagian dari perjalanan sejarah, ikhtiar keadilan sosial, serta manifestasi cita-cita besar masyarakat Aceh pasca-perdamaian,” ujar Mualem melalui Juru Bicara Pemerintah Aceh, Nurlis Effendi, Senin, 20 April 2026.

Langkah Adaptif, Bukan Penghapusan

Menepis isu miring, Mualem menjelaskan saat ini Pemerintah Aceh tengah melakukan penyesuaian program sebagai langkah adaptif, bukan penghapusan. Hal ini diperlukan untuk sinkronisasi dengan sistem jaminan kesehatan nasional guna menghindari tumpang tindih anggaran.

“Ini bukan pengurangan komitmen, melainkan penataan ulang agar perlindungan sosial menjadi lebih tepat sasaran dan berkelanjutan secara fiskal,” jelasnya.

Ia juga menjamin bahwa perlindungan terhadap kelompok rentan tetap menjadi prioritas utama. “Pemerintah Aceh memastikan tidak ada warga yang kehilangan akses terhadap layanan kesehatan dasar,” tegas Mualem.

Evaluasi Data dan Transparansi Anggaran

Pemerintah Aceh mengakui bahwa salah satu tantangan besar saat ini adalah akurasi data kesejahteraan yang masih memerlukan perbaikan. Oleh karena itu, akan dilakukan validasi ulang secara terbuka dan akuntabel guna menghindari kesalahan klasifikasi warga.

Terkait anggaran, Mualem berkomitmen untuk menjaga transparansi penuh kepada publik. Setiap realokasi atau penyesuaian akan dijelaskan secara rinci sebagai bentuk pertanggungjawaban.

“Pemerintah Aceh tetap membuka ruang dialog konstruktif dengan akademisi, legislatif, hingga elemen sipil agar kebijakan ini benar-benar mencerminkan aspirasi rakyat Aceh secara luas,” ucapnya.[]