Jakarta – Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem berharap pemerintah pusat memberikan kejelasan soal skema penanganan pascabencana, dukungan sektoral, dan tahapan penugasan kepada daerah.
“Terkait skema penanganan pascabencana, kami berharap dapat memperoleh penjelasan dari pemerintah pusat mengenai mekanisme yang saat ini dikoordinasikan oleh Satgas nasional, termasuk tahapan penugasan serta dukungan sektoral yang akan diberikan kepada Pemerintah Aceh dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi,” ujar Mualem dalam rapat koordinasi Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra di kantor Kemendagri, Kamis, 15 Januari 2026.
Ia juga menanyakan mengenai masa transisi dari tanggap darurat menuju tahap pemulihan karena hingga kini masih ada wilayah terdampak yang belum tuntas penanganannya.
Di sisi lain, kata Mualem, dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) harus segera ditetapkan, sedangkan masa tanggap darurat belum sepenuhnya berakhir.
“Kami khawatir apabila memasuki masa transisi, dukungan dan perhatian nasional menjadi kurang optimal,” ujarnya dikutip dari Laman Pemerintah Aceh, Jumat, 16 Januari 2026.
Hal itu, tambah Mualem, juga berkaitan dengan akan masuknya Ramadan, di mana kebutuhan masyarakat meningkat secara signifikan.
Dia juga menyebutkan selama masa tanggap darurat, Pemerintah Aceh menerapkan kebijakan pembebasan barcode SPBU sehingga distribusi BBM dapat berjalan lancar dan tidak menimbulkan antrean di setiap SPBU.
Selain itu, Seksi 1 Jalan Tol Sigli–Banda Aceh telah dioperasionalkan sepanjang masa darurat dan terbukti sangat membantu kelancaran mobilitas di wilayah terdampak.
Baca juga: Bantuan Dana Pemda Lain untuk Bencana Aceh Capai Rp32,4 Miliar, Ini Rinciannya
Mualem berharap kebijakan-kebijakan tersebut dapat dilanjutkan di masa transisi hingga kondisi Aceh benar-benar pulih dan stabil seperti sedia kala.
Di rapat tersebut, dia juga mengungkapkan banyak jembatan penghubung desa dan kecamatan masih rusak dan perlu dibenahi.
“Karena yang sudah dibenahi sekarang jembatan yang melalui nasional. Jalan nasional itu sudah 60 persen teratasi. Sedangkan jembatan-jembatan di melalui kecamatan, antarkecamatan, antardesa ini masih belum tersentuh,” ungkapnya.
Mualem mencontohkan di Aceh Timur dan Aceh Utara, siswa harus menggunakan rakit untuk menuju sekolah.
Dalam rapat tersebut turut dipaparkan sejumlah skala prioritas percepatan pascabencana, khususnya di sektor pendidikan. Prioritas tersebut meliputi percepatan penetapan relokasi sekolah yang rusak berat atau hanyut, program cash for work melalui Dana Siap Pakai dengan melibatkan masyarakat, serta pembangunan gedung pendidikan yang memenuhi standar struktur tahan gempa dan banjir.
Pemerintah juga mendorong percepatan penyaluran tunjangan guru, pemberian dukungan operasional bagi sekolah terdampak, serta penguatan pendidikan kebencanaan melalui program Satuan Pendidikan Aman Bencana.
Menurut Menko PMK Pratikno, Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra dibentuk untuk memastikan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana berjalan terkoordinasi dan terarah. “Prinsipnya adalah membangun lebih baik dan lebih tangguh, tidak sekadar mengembalikan kondisi seperti semula,” ujarnya.
Satgas, tambah dia, memiliki tugas strategis dalam mengoordinasikan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi lintas kementerian dan lembaga, serta melakukan pelaporan secara berkala kepada presiden dan wakil presiden. Pelaporan dilakukan setiap dua bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. Sementara itu, tim pelaksana melaporkan perkembangan implementasi minimal setiap bulan.[]
Komentar
Tanggapilah dengan bijak dan bertanggung jawab. Setiap tanggapan komentar di luar tanggung jawab redaksi. Privacy Policy