Raksasa teknologi Amerika Serikat, Microsoft, disebut telah membatalkan beberapa layanan komputasi awan (cloud computing) kepada militer Israel.
Wakil ketua dan presiden perusahaan tersebut, Brad Smith, mengatakan Microsoft khawatir militer Israel menggunakan perangkat lunak itu untuk memata-matai jutaan warga Palestina.
Aljazeera melaporkan, Smith menulis dalam sebuah postingan blog pada hari Kamis bahwa perusahaan tersebut telah “menghentikan dan menonaktifkan serangkaian layanan” ke sebuah unit di dalam Kementerian Pertahanan Israel.
Penghentian itu juga disebut sebagai tanggapan atas investigasi bersama The Guardian, +972 Magazine, dan media berbahasa Ibrani, Local Call, pada pada 6 Agustus 2025.
Laporan jurnalistik tersebut mengungkap ulah Unit 8200 militer Israel yang menggunakan Azure untuk menyimpan data panggilan telepon hasil pengawasan massal terhadap warga Palestina di Gaza dan Tepi Barat.
Microsoft Azure merupakan platform komputasi awan yang menawarkan ratusan layanan, mulai dari penyimpanan data, komputasi virtual, hingga kecerdasan buatan.
Sementara Unit 8200 adalah unit perang siber elit militer Israel yang bertanggung jawab atas operasi rahasia, termasuk pengumpulan sinyal intelijen dan pengawasan.
Investigasi para jurnalis mengungkapkan setelah pertemuan tahun 2021 antara CEO Microsoft Satya Nadella dan pemimpin Unit 8200 Yossi Sariel, sebuah kesepakatan dicapai untuk berkolaborasi dalam memindahkan sejumlah besar materi intelijen sensitif ke Azure.
Sejak 2022, Unit 8200 memanfaatkan Azure sebagai tempat untuk mengumpulkan, memutar ulang, dan menganalisis panggilan telepon jutaan warga Palestina.
Sistem berbasis cloud tersebut juga membantu Israel memandu serangan udara mematikan dan membentuk operasi di seluruh wilayah Palestina yang diduduki.
Laporan tersebut juga mengidentifikasi bahwa sejumlah besar data warga Palestina tampaknya disimpan di server Azure milik Microsoft yang berlokasi di Belanda dan Irlandia.
Smith mengklaim Microsoft telah meninjau tuduhan dalam laporan tersebut “berdasarkan dua prinsip” dan menyimpulkan bahwa penyimpanan data militer Israel melanggar ketentuan layanan perusahaan.
“Pertama, kami tidak menyediakan teknologi untuk memfasilitasi pengawasan massal terhadap warga sipil. Kami telah menerapkan prinsip ini di setiap negara di dunia, dan kami telah berulang kali menekankannya selama lebih dari dua dekade. Kedua, kami menghormati dan melindungi hak privasi pelanggan kami,” ujarnya.
Namun, Smith tidak menyebutkan nama unit militer Israel yang kehilangan akses ke layanan Microsoft. Dia hanya menyebutkan beberapa langganan Kementerian Pertahanan Israel, termasuk “layanan dan teknologi penyimpanan cloud dan AI tertentu”, telah dibatalkan.
Hossam Nasr, salah satu dari lebih dari selusin karyawan Microsoft yang dipecat atau ditangkap karena protes terhadap keterlibatan perusahaan itu dalam perang Gaza, memuji langkah tersebut sebagai “kemenangan yang belum pernah terjadi sebelumnya”.
Namun, kata Nasr, sebagian besar kontrak Microsoft dengan militer Israel tetap utuh. “Microsoft hanya menonaktifkan sebagian kecil layanan pada satu unit militer Israel.”[]
Komentar
Tanggapilah dengan bijak dan bertanggung jawab. Setiap tanggapan komentar di luar tanggung jawab redaksi. Privacy Policy