Anggota DPR Minta Pemerintah Daerah Ubah Nama Program Berbau Seksualitas, Ini Daftarnya

Mardani Ali Sera. Foto: detikcom
Mardani Ali Sera. Foto: detikcom

Jakarta – Beberapa pemerintah daerah di Pulau Jawa menggunakan nama-nama, tepatnya akronim, program yang aneh-aneh. Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKS, Mardani Ali Sera, mengkritik fenomena tersebut karena akronim yang dipakai nyeleneh dan berbau seksualitas serta merendahkan etika.

“Pertama ini menyedihkan. Mestinya semua punya standar tinggi jaga etika. Penyebutan [akronim] mungkin untuk memudahkan. Tapi tidak bisa ditolelir karena merendahkan etika,” ujar Mardani kepada wartawan, Minggu dikutip Senin, 8 Juli 2024.

Mardani meminta nama program-program seperti itu segera diganti. Dia mengajak masyarakat melaporkan program-program yang menggunakan penamaan yang nyeleneh dan berbau seksualitas.

“Kedua, segera diubah dan disesuaikan dengan kaidah ilmiah. Ketiga, ayo kita laporkan kalau masih ada singkatan yang buruk seperti ini,” ucapnya.

Sejumlah progam memakai akronim nyeleneh diinisiasi oleh pemerintahan daerah. Namun, ada juga nama program dari kementerian. Informasi program-program nyeleneh itu masih nangkring di situs resmi pemerintah daerah dan kementerian. Berikut ini daftarnya:

1. SiPEPEK

Hingga Senin, 8 Juli 2024, program ini masih ada di situs resmi Pemerintah Kabupaten Cirebon, Jawat Barat. “Mengenal SiPEPEK, Aplikasi Layanan Bagi Masyarakat Kurang Mampu Di Kabupaten Cirebon,” tulisan ini terpampang di situs tersebut.

SiPEPEK merupakan sistem pelayanan program penanggulangan kemiskinan dan jaminan kesehatan. Program ini merupakan aplikasi berbasis web di situs Kabupaten Cirebon. SiPEPEK diambil dari bahasa daerah Cirebon. Di mana ‘pepek’ dalam bahasa Cirebon berarti lengkap atau semuanya ada.

2. SITHOLE

Sistem Informasi Konsultasi Online (SITHOLE) merupakan program berbasis web Pengadilan Negeri Semarang. Di laman resminya, SITHOLE disebut sebagai salah satu sistem manajemen pengelolaan layanan Posbakum Pengadilan Negeri Semarang.

“Merupakan aplikasi berbasis website yg digunakan oleh pengguna layanan, baik masyarakat tidak mampu maupun pengguna layanan umum yang ingin berkonsultasi hukum secara gratis melalui chat, video online,maupun secara offline dengan datang langsung di pengadilan,” isi tulisan di situs tersebut.

3. SISKA KU INTIP

Kependekan dari Sistem Integrasi Kelapa Sawit Sapi Berbasis Kemitraan Usaha Inti-Plasma buatan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Program ini berfungsi untuk meningkatkan populasi ternak sapi potong, meningkatkan pendapatan pekebun dan peternak, hingga pelestarian lingkungan. Dikutip dari laman Bappeda Provinsi Kalsel, program ini merupakan program superprioritas Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor pada 2023.

4. SIMONTOK

Alias Sistem Monitoring Stok dan Kebutuhan Pangan Pokok. Program yang diluncurkan oleh Pemerintah Kota Surakarta. Program berbentuk aplikasi ini berfungsi untuk monitoring stok dan kebutuhan pangan wilayah Surakarta. Program berbasis website ini masih bisa diakses melalui situs Kota Surakarta.

5. Sisemok

Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan atau Sisemok, diluncurkan oleh Pemerintah Kabupaten Pemalang. Program berbentuk aplikasi berbasis web ini disediakan Bakesbangpol Kabupaten Pemalang untuk memudahkan pelayanan terhadap pengajuan terkait ormas hingga partai politik. Program ini diluncurkan pada 2021.

6. SICANTIK

Sistem Pencatatan Kehadiran & Kinerja (SICANTIK) merupakan program dari Kabupaten Bogor. Program ini difungsikan untuk mencatat kehadiran dan kinerja ASN di wilayah Kabupaten Bogor. Program ini merupakan aplikasi berbasis web yang bisa diakses di situs Kabupaten Bogor. Aplikasi ini hanya bisa diakses oleh pegawai yang memiliki NIP.

7. Siganteng

Sistem Informasi Ketenagalistrikan Jawa Tengah (Siganteng) merupakan program dari Provinsi Jawa Tengah. Program berfungsi untuk pengajuan terkait izin terkait ESDM di Jawa Tengah. Program ini merupakan aplikasi berbasis web yang tersedia di laman Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

8. Sipedo

Sistem Pelatihan Berbasis Data Online (Sipedo) merupakan program dari Kabupaten Sumedang. Program ini bertujuan untuk memudahkan fungsi pelatihan di Balai Pelatihan Kerja di Sumedang. Informasi terkait Sipedo ada pada situs Kementerian Tenaga Kerja. Namun, situs program Sipedo tidak bisa diakses.

9. Mas Dedi Memang Jantan

Kependekan dari Masyarakat Berdedikasi Memperhatikan Angkatan Kerja Rentan, program yang diluncurkan oleh Pemerintah Kota Tegal. Tujuannya untuk memberikan perlindungan kepada para pekerja Bukan Penerima Upah (BPU). Program ini diluncurkan oleh Wali Kota Tegal 2019-2024, Dedy Yon Supriyono, pada 2022.

10. i-Pubers

Penyaluran Pupuk Bersubsidi alias i-Pubers adalah program berbasis aplikasi yang diluncurkan Kementerian Pertanian. Fungsinya untuk memudahkan penyaluran pupuk bersubsidi bagi petani. Program ini bahkan memiliki aplikasi yang bisa diunduh di GooglePlay.

Dikutip dari situs Pemerintah Kabupaten Demak, i-Pubers merupakan hasil “perkawinan” antara t-Pubers (Tebus Pupuk Bersubsidi) yang dimiliki Kementerian Pertanian dengan aplikasi REKAN dari Pupuk Indonesia.[]

Komentar

Tanggapilah dengan bijak dan bertanggung jawab. Setiap tanggapan komentar di luar tanggung jawab redaksi. Privacy Policy