Lhoksukon – Pemkab Aceh Utara mulai menyiapkan pembangunan hunian tetap (huntap) untuk korban banjir. Bupati Aceh Utara telah menetapkan Surat Keputusan (SK) tentang penerima huntap tahap pertama.
Bupati Ismail A. Jalil alias Ayahwa menyatakan pemerintah daerah berkomitmen memastikan seluruh korban banjir yang kehilangan tempat tinggal memperoleh haknya secara bertahap dan sesuai ketentuan.
Tahap awal, lebih dari 4.000 kepala keluarga (KK) telah ditetapkan sebagai calon penerima huntap. Pendataan lanjutan terus dilakukan untuk menjangkau korban lainnya pada tahap berikutnya.
“Pemerintah daerah memastikan tidak ada korban banjir yang ditinggalkan. Seluruh warga terdampak akan didata dan diproses sesuai mekanisme yang berlaku,” ujar Ayahwa dalam keterangan tertulis diterima Line1.News, Sabtu, 3 Januari 2026.
Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Aceh Utara, Jamaluddin, mengatakan data penerima huntap tahap pertama telah disampaikan kepada Pemerintah Aceh dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). “Langkah ini dilakukan agar proses pembangunan hunian tetap dapat segera dimulai,” ucapnya.
Jamaluddin menyebut pendataan berikutnya masih berlangsung di tingkat gampong dan kecamatan. Pemda mengimbau masyarakat agar berkoordinasi dengan aparatur desa untuk memastikan data tercatat secara akurat.
“Pendataan dilakukan secara by name by address dan dilengkapi dengan dokumentasi serta verifikasi berlapis. Proses verifikasi dimulai dari kepala desa, camat, hingga Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Aceh Utara”.
Setelah diverifikasi, data ditetapkan melalui SK Bupati dan diteruskan kepada Pemerintah Aceh serta BNPB sebagai dasar pelaksanaan pembangunan huntap.
Berdasarkan data dampak banjir, tercatat sebanyak 72.364 rumah terendam, 3.506 unit hilang, 6.236 unit rusak berat, 16.325 unit rusak sedang, dan 20.280 unit rusak ringan di Aceh Utara.
Penyusunan Dokumen R3P
Pemkab Aceh Utara juga sedang menyusun Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P), dan dibahas dalam rapat koordinasi unsur pimpinan daerah bersama BNPB di Pendopo Bupati pada Sabtu (3/1).
Plt. Sekda Aceh Utara, Jamaluddin, menyampaikan penyusunan R3P langkah krusial sebagai tindak lanjut arahan Pemerintah Aceh. Data yang dihimpun akan menjadi acuan utama dalam penanganan rehab-rekon infrastruktur dan sosial di Aceh Utara.
“Seluruh OPD dan Camat diminta segera menyiapkan data valid. Dokumen ini nantinya menjadi dasar bagi pemerintah provinsi dan pusat dalam mengalokasikan anggaran penanganan pascabencana,” ujarnya.
Wabup Aceh Utara, Tarmizi Panyang, meminta harmonisasi data antara Camat, Danramil, dan Kapolsek untuk menghindari selisih data di lapangan. Dia juga menyoroti percepatan pembersihan rumah warga menggunakan alat berat dan pemulihan sektor pertanian.[]
Komentar
Tanggapilah dengan bijak dan bertanggung jawab. Setiap tanggapan komentar di luar tanggung jawab redaksi. Privacy Policy