Jakarta – Pengamat politik luar negeri dan keamanan, Aryo Bimo Prasetyo, mengatakan sengketa empat pulau bisa dijadikan alat tekanan politik untuk tawar-menawar Dana Otonomi Khusus (Otsus), pembagian hasil migas, dan alokasi proyek strategis.
“Elite lokal [Aceh] dapat memainkan isu ini ke tingkat nasional untuk memperkuat posisi tawarnya di depan pemerintah, bahkan jika harus mempertaruhkan stabilitas jangka panjang,” ujar Aryo dalam tulisan ‘Polemik 4 Pulau Aceh-Sumut dari Sudut Pandang Intelijen’ dikutip dari CNBC Indonesia, Selasa, 17 Juni 2025.
Aryo menyebut hal itu sebagai satu dari tiga lapis risiko nyata yang harus segera diantisipasi komunitas intelijen.
Dua risiko lainnya, kata dia, isu kehilangan wilayah bisa dipelintir menjadi narasi kecurangan terstruktur oleh pemerintah pusat.
“Selain itu kelompok simpatisan GAM yang masih aktif secara politik atau sosial dapat memanfaatkan momen ini untuk memobilisasi opini yang dapat merugikan pemerintah,” ujarnya.
Baca juga: Polemik 4 Pulau di Singkil, Zuriah Raja Peureulak ‘Warning’ Pusat: Kami Siap Perang!
Ditambah lagi, sebut Aryo, adanya potensi meningkatnya simpati masyarakat dalam berbagai kalangan terhadap ide self-determination pasca kesepakatan Helsinki.
Risiko terakhir, kata dia, eksploitasi oleh aktor eksternal dan jaringan transnasional. Aceh memiliki sejarah keterkaitan dengan jaringan internasional, termasuk berbagai akses ke forum HAM, NGO asing, dan opini media global yang dapat menekan kebijakan pemerintah pusat.
“Isu kedaulatan atas wilayah yang ‘dipindahkan’ secara sepihak dapat dengan mudah dikapitalisasi dalam narasi adanya pelanggaran hak kolektif masyarakat lokal,” ujarnya.
Aryo menyarankan pemerintah pusat perlu segera menjelaskan dasar hukum dan urgensi pemindahan empat pulau di Singkil secara terbuka, dengan melibatkan tokoh masyarakat Aceh serta pihak yang berkepentingan lainnya.
“Agar tidak menimbulkan kesan bahwa pemindahan registrasi empat pulau tersebut tidak didorong oleh kepentingan politik sesaat,” ujarnya.
Baca juga: ‘Rebut Kembali’ 4 Pulau, Pemerintah Aceh Siapkan Langkah Ini
Selain itu, Badan Intelijen Negara (BIN), Kemendagri, dan Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan harus memperkuat deteksi dini di media sosial, forum lokal serta komunikasi secara informal dengan elite di daerah.
“Perlu adanya evaluasi ulang terhadap pendekatan komunikasi publik dan penangan isu sensitif terkait wilayah dengan melibatkan unsur kepercayaan, yakni tokoh-tokoh yang diyakini dapat menjembatani antara pihak pemerintah dengan masyarakat Aceh, sehingga diharapkan dapat diselesaikan masalah ini dengan baik,” ujarnya.
Kisah Aceh, sebut Aryo, adalah kisah Republik Indonesia. “Tidak ada satu wilayah lain di Indonesia yang punya sejarah luka dan rekonsiliasi sedalam Aceh,” ujarnya.
Maka ketika sebagian tubuh Aceh–walaupun hanya berupa empat pulau berpindah tangan tanpa komunikasi memadai, luka itu menganga kembali.
“Negara boleh saja berdalih bahwa ini hanya urusan garis koordinat, tetapi bagi rakyat Aceh, ini tentang rasa memiliki,” tuturnya.
Dari sudut pandang intelijen strategis, tambah dia, kehilangan wilayah bukan hanya soal peta, melainkan kehilangan legitimasi, kepercayaan, dan kontrol naratif.
“Dalam era di mana perang tak selalu ditembakkan dengan peluru, melainkan dengan opini dan persepsi, pengabaian terhadap sensitivitas lokal bisa menjadi bahan bakar yang berbahaya,” ujarnya.
“Pertanyaannya kini kembali menggema: Masihkah Aceh penting untuk republik? Jawaban itu tak boleh lahir dari rapat birokrasi–melainkan dari pengakuan mendalam bahwa keutuhan Indonesia dibangun dari rasa adil, rasa dihargai, dan rasa dimiliki bersama.”[]
Komentar
Tanggapilah dengan bijak dan bertanggung jawab. Setiap tanggapan komentar di luar tanggung jawab redaksi. Privacy Policy