Sosialisasikan Monitoring Village Management, Kejari Lhokseumawe: Kami Tidak Cari Kesalahan

Lhokseumae – Kejaksaan Negeri (Kejari) Lhokseumawe menggelar penerangan hukum program Jaga Desa terkait pengaplikasian Monitoring Village Management Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2024. Kegiatan berlangsung di Kompleks Muspika Terpadu, Kecamatan Blang Mangat, Punteuet, Lhokseumawe, pada Rabu, 25 Februari 2025.

Hadir sekitar 50 peserta, termasuk Kabid di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Murniah, Camat Blang Mangat Safriadi, Analis Forensik Digital Kejari Lhokseumawe Egi Yoga Pradana, Penelaah Penuntutan dan Penegakan Kejari Lhokseumawe Muhammad Anggara Putra, serta para keuchik dan bendahara (kaur keuangan) gampong dalam wilayah Kecamatan Blang Mangat.

Kasi Intelijen Kejari Lhokseumawe Therry Gutama mengatakan kegiatan penerangan hukum itu untuk memberikan pemahaman kepada para keuchik maupun bendahara gampong terkait pengelolaan pemerintahan di desa.

“Termasuk dalam pengelolaan anggaran desa (APBG) agar tepat sasaran dan terhindar dari perbuatan yang nantinya berefek ke depan menjadi tindakan melawan hukum bahkan tindak pidana korupsi,” ujar Therry kepada Line1.News.

Lebih lanjut ia menjelaskan, keunggulan teknologi aplikasi Monitoring Village Management itu sangat baik untuk memastikan pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Gampong (APBG) berjalan sesuai ketentuan, mencegah penyimpangan, serta meningkatkan transparansi anggaran desa.

“Di sini kami tidak mencari kesalahannya, yang kami harapkan gunanya Kejaksaan mencegah tindakan yang menyimpang yang ada di gampong,” ujarnya.

Namun, dalam penerapannya, sistem mengalami kendala teknis pada fitur pemetaan, di mana beberapa desa hasil pemekaran tidak bisa di-pin di Google Maps. Meski begitu, Kejari Lhokseumawe optimistis teknologi ini akan semakin optimal dalam membantu pengawasan tata kelola desa ke depan.[]