Sabang – Anggota Komisi IV DPR RI asal daerah pemilihan Aceh, Teuku Abdul (TA) Khalid, mengungkap sebab pembangunan Kawasan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Ie Meulee Sabang belum rampung.
Khalid menemukan salah satu kendala pembangunannya yakni faktor material. Ia mengatakan, persoalan material yang dibutuhkan untuk proyek itu tidak tersedia di Sabang dan harus dikirim dari Banda Aceh.
Saat meninjau pembangunan kawasan SKPT bersama Komisi IV pada Rabu, 9 April 2025, Khalid meminta proyek itu segera rampung November tahun ini.
Menurut Khalid, pelabuhan itu telah ditunggu-tunggu para nelayan karena sangat bermanfaat bagi mereka.
“Kenapa kita bangun? Karena nelayan butuh. Tadi disampaikan bahwa November ini akan selesai, dan kita (Komisi IV DPR RI) pertegas lagi bahwa November ini harus benar-benar selesai. Tidak boleh dimainkan (korupsi) itu,” tegasnya dilansir dari laman resmi DPR RI, Rabu, 16 April 2025.
SKPT Sabang dibangun atas kerja sama antara Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Pemerintah Jepang melalui dana hibah dari Japan International Cooperation Agency (JICA) senilai Rp65,4 miliar. Dana tersebut digunakan untuk membangun fasilitas utama seperti dermaga, breakwater, jalan kawasan, kantor operasional, serta infrastruktur pendukung lainnya.
Politisi Gerindra tersebut mengakui target pelaksanaan SKPT sejak 2017 tapi pada kenyataannya anggaran proyek itu tersendat-sendat.
“Karena itu kita turun, melihat langsung, bagaimana progres pembangunannya, dan ternyata setelah kita lihat ini pihak KKP mengatakan bahwa ada keterlambatan juga karena faktor material,” ujarnya.
Tapi di samping itu, untuk mendukung aktivitas perikanan nelayan setempat, Komisi IV DPR RI terus mendorong Pemerintah Aceh menyelesaikan pembangunan SKPT tepat waktu.
“Semua nelayan menunggu. Kita pun menunggu. Harapan kita semua yaitu ingin pembangunan ini bisa benar-benar selesai. Sehingga kapal-kapal nelayan bisa merapat dengan mudah tidak harus lagi menunggu air pasang untuk berangkat dan pulang.”
Baca juga: Mangkrak Sejak 2017, Proyek Pelabuhan SKPT Sabang Rp65,3 M Hibah Jepang Disorot DPR
Sebelumnya, Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi alias Titiek Soeharto mendesak Pemerintah Aceh segera menuntaskan pembangunan SKPT.
Proyek pelabuhan perikanan yang dimulai sejak 2017 itu, kata Titiek, seharusnya sudah rampung dan dimanfaatkan nelayan.
“Sudah [mulai] dibangun dari 2017, tapi ini sudah tahun 2025, tapi baru kerangkanya saja. Dermaganya pun belum rampung. Ini jelas terlalu lambat dan harus segera dipacu,” ujar Titiek saat memimpin tim kunjungan kerja reses Komisi IV DPR RI Ke Sabang, dilansir dari dpr.go.id.
Politisi Partai Gerindra tersebut juga mengingatkan agar tidak terjadi penyelewengan dalam proyek yang dibiayai dana hibah luar negeri itu.
“Harus kita pacu lagi [pembangunannya], padahal ini dapat bantuan hibah dari Jepang. Saya tadi tekankan kalau dapat bantuan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya jangan dikorupsi atau diselewengkan.”
Titiek juga telah menugaskan TA Khalid membantu mengawal penyelesaian SKPT Ie Meulee dan proyek-proyek yang tertunda di Sabang.[]
Komentar
Tanggapilah dengan bijak dan bertanggung jawab. Setiap tanggapan komentar di luar tanggung jawab redaksi. Privacy Policy