Sengkarut Proyek Irigasi, Petani Rugi

Dari Kecamatan Blang Mangat, Lhokseumawe, sampai Meurah Mulia, Aceh Utara, sebagian petani menggarap sawah dengan tadah hujan. Sebagian sawah kering.

“Pooohhh…” Seekor sapi melenguh panjang, memecah keheningan siang. Sapi lainnya—lebih 20 ekor—tetap sibuk merumput di hamparan sawah gersang tanpa seorang gembala pun yang mengawasi. Herbivora berkaki empat itu seolah sedang menikmati jamuan makan siang, Selasa, 23 September 2025.

Di Desa Blang Majron, Kecamatan Syamtalira Bayu, Kabupaten Aceh Utara, itu sawah menjelma padang rumput. Tak ada penampakan padi sama sekali. Hanya rumput setinggi mata kaki melindungi tanah sawah yang kering dari sengatan matahari. Setali tiga uang, saluran irigasi yang meliuk di tengah persawahan tersebut juga kering.

Kontras terlihat di seberang jalan, sejumlah petani sedang menanam padi di sawah Desa Alue Majron, tetangga Blang Majron, yang permukaannya lebih rendah. Mereka menggarap sawah tersebut bergantung pada tadah hujan.

Musababnya, sejak awal 2021 hingga September 2025, tidak ada lagi aliran air dari Bendung Daerah Irigasi (DI) Krueng Pase. Badan bendung di perbatasan Desa Leubok Tuwe Kecamatan Meurah Mulia dan Desa Maddi Kecamatan Nibong, Aceh Utara, itu rusak parah akibat dihantam banjir pada 5 Desember 2020.

Kerusakan bendung tersebut tidak hanya berdampak bagi petani Blang Majron. Sawah-sawah di desa lainnya di Kecamatan Syamtalira Bayu, Meurah Mulia, hingga wilayah sekitarnya, termasuk Kecamatan Blang Mangat di Kota Lhokseumawe, juga mengalami nasib serupa: kering dan tak tergarap.

Di tengah kondisi itu, Saifannur, 45 tahun, agak murung ketika ditanyakan kondisi sebelum dan sesudah Bendung Krueng Pase rusak. Sebelum rusak Bendung Krueng Pase pada akhir 2020, ia dan para petani lainnya di Kecamatan Meurah Mulia, Aceh Utara, sempat menanam padi setahun minimal dua kali.

“Setelah bendung itu rusak [sejak 2021 sampai sekarang] maksimal cuma sekali dalam setahun,” ujar petani Desa Kuta Batee itu, Rabu, 24 September 2025, bertepatan dengan Hari Tani Nasional ke-62.

Bukan itu saja kesulitan yang dialami Saifannur. Biaya produksi padi kini membengkak dibandingkan beberapa tahun sebelumnya karena sistem kerja berubah jadi lebih cepat.

Ongkos krok atau membajak satu mah blang (satu mah sekitar 1.600 m² sawah) Rp180 ribu dengan traktor biasa. Kalau memakai jasa hand traktor Rp160 ribu.

Rata-rata, petani Meurah Mulia termasuk milik Saifannur harus membajak sawah dua kali. Artinya, ia harus merogoh kantong hingga Rp360 ribu hanya untuk ongkos bajak.

Dulu, setelah sekali dibajak, ia bisa mengolah sendiri tanah sawah agar lebih halus supaya bisa ditanami padi.

Kini, tanpa hujan dan suplai air dari Bendung Krueng Pase, sawah cepat mengering sehingga harus dibajak berulang kali.

“Kadang sampai tiga kali [bajak] baru bisa ditanami padi, tergantung keadaan,” ujarnya.

Selain biaya traktor, ia juga harus menyiapkan ongkos menanam bibit padi dan membersihkan rumput, masing-masing Rp60 ribu per orang untuk setengah hari kerja.

Saifannur tak menyerah, ia tetap mengikuti ritme yang ada, asalkan sawahnya bisa digunakan.

Kondisi lebih parah dirasakan petani Desa Reuba, masih di Kecamatan Meurah Mulia. Topografi sawah di sana lebih tinggi, sehingga setelah dibajak tetap kering dan tak bisa ditanami. Di Cot Seunira dan Keude Krueng, sawah masih kosong.

“Padi kami sudah [tumbuh] besar, mereka belum membajak sawah,” ujar Saifannur.

“Sebelum bendung itu rusak, petani tanam padi serentak, serangan hama bisa lebih terkendali. Sekarang sawah yang lebih rendah langsung dibajak setelah turun hujan. Sawah yang lebih tinggi tidak bisa digarap,” imbuhnya.

Setelah padi ditanam dan rumput dibersihkan, tak berarti semua sudah beres. Saifannur harus bersiap menghadapi momok menakutkan yang kerap dialami petani: gagal panen. Dia mengalaminya pada 2023 dan 2024 karena hujan jarang turun.

Tahun ini, situasi serupa terulang. Setelah hujan turun di Januari, petani mulai menanam pada Februari, sawah kembali mengering.

Nasir, 40 tahun, petani Dusun Selatan Desa Beuringen, Kecamatan Meurah Mulia, juga merasakan dampak serupa. Di tempatnya, sebagian petani baru menanam padi setelah hujan turun.

“Sawah yang agak rendah bisa dibajak setelah turun hujan. Sawah yang tidak ditanami padi karena kering, [permukaannya] agak tinggi,” kata Nasir, Selasa, 23 September 2025.

Dia dan para petani lainnya berharap proyek rehabilitasi Bendung Krueng Pase cepat selesai agar mereka menggarap sawah dua kali setahun.

Nasir menggarap sawah seluas dua mah. Sawah ini milik warga lain yang ia kelola dengan sistem bagi hasil atau mawah dalam bahasa Aceh.

Tapi Nasir tak bisa sepenuhnya menggantungkan diri pada sawah seluas 32 are itu. Hasilnya tak cukup untuk menghidupi istri dan dua anaknya yang duduk di kelas satu SD dan SMP.

“Jinoe payah bloe breuh (sekarang harus beli beras), dua kali sebulan. Satu sak 15 kilogram harganya Rp230 ribu. Dulu sebelum rusak bendung, cukup dengan beras dari padi hasil sawah,” ungkapnya.

Agar keluarganya bisa tetap makan, Nasir sesekali “keluar” dari sawahnya, menjadi upahan sebagai kuli bangunan.

Saifannur menyebutkan, harga beras tinggi gara-gara harga gabah saat panen baru-baru ini. Bagi petani, bila harga gabah Rp6.500 hingga Rp7.000 per kilogram, ini berarti kondisi aman.

Namun, dengan kondisi sekarang, di mana petani turun ke sawah setahun sekali, mereka tetap harus membeli beras di pasar. Kebiasannya, kata Saifannur, petani menyimpan gabah hasil panen sekitar delapan karung. Setiap karung berbobot 50 kilogram. Bagi petani dengan anggota keluarga hingga lima orang, stok itu cukup dimakan sekira enam bulan.

“[Setelah itu] Setengah tahun lagi harus beli beras.”

Dampak Sistemik ke Ekonomi Daerah

Kondisi yang dialami Saifannur dan Nasir bukanlah kasus tunggal. Ribuan petani di delapan kecamatan Aceh Utara serta satu kecamatan di Lhokseumawe ikut merasakan dampak serupa akibat lambannya rehabilitasi Bendung Krueng Pase.

Zulfikar Mulieng, Ketua Gerakan Pemuda Berusahatani (Geupeubut) Aceh, menyebut proyek itu telah berulang kali berganti kontraktor dan belum menunjukkan hasil nyata. Walaupun pekerjaan fisik menunjukkan kemajuan, pasokan air ke sembilan kecamatan belum pulih.

“Pemerintah menargetkan bendung baru akan berfungsi optimal awal 2026, sementara petani masih menghadapi kekeringan lahan dan risiko gagal tanam hingga proyek selesai sepenuhnya,” ujarnya Rabu, 24 September 2025.

Menurut Zulfikar, bendung itu menjadi nadi pengairan lebih dari 9.000 hektare sawah. Setiap musim tanam yang terlewat bukan hanya soal gagal panen, tetapi juga hilangnya siklus produksi pangan daerah. Dampaknya berlapis: pasokan beras berkurang, harga naik, dan petani terjebak utang akibat modal yang sudah dikeluarkan untuk benih, pupuk, serta tenaga kerja.

Kondisi ini, kata dia, menimbulkan efek domino: daya beli keluarga petani merosot, perputaran ekonomi desa melemah, dan tingkat kemiskinan meningkat. Ketahanan pangan daerah pun terganggu karena pasokan beras dari Aceh Utara menurun signifikan.

Sementara dari sisi sosial, kegagalan pasokan air menimbulkan ketegangan antarpetani dan pemerintah. Petani merasa janji penyelesaian proyek berulang kali diundur tanpa kepastian, sehingga memunculkan ketidakpercayaan pada kebijakan publik. Kekecewaan ini berpotensi menggerus semangat gotong royong dan melemahkan partisipasi petani dalam program pemerintah lainnya.

Jika dibiarkan, kata Zulfikar, ketidakpastian ini dapat mendorong peralihan lahan pertanian ke sektor non-pertanian, mengancam regenerasi petani muda. Dia menilai penyelesaian proyek tersebut bukan sekadar urusan infrastruktur, tetapi menyangkut keadilan sosial dan keberlanjutan pertanian Aceh.

Zulfikar mendesak pemerintah pusat dan daerah mempercepat penyelesaian dengan pengawasan ketat, memastikan kualitas pekerjaan dan jadwal yang realistis. Selain itu, perlu langkah mitigasi sementara seperti pompanisasi massal, bantuan benih dan pupuk darurat, serta restrukturisasi kredit petani agar mereka mampu bertahan hingga irigasi kembali normal.

“Ketahanan pangan Aceh bergantung pada seberapa cepat dan tegas langkah perbaikan diambil.”

Nada serupa datang dari akademisi Universitas Malikussaleh Nazaruddin. Putra Kecamatan Samudera, Aceh Utara, ini menyebut sengkarut proyek tersebut sebagai “gejala akut dari kolonialisme ekonomi.” Menurutnya, Aceh yang selama ini menyumbang kekayaan alam untuk APBN justru dibiarkan mengalami krisis irigasi dasar yang memukul mata pencaharian petani.

Pola ini, sebut Nazaruddin, mirip dengan logika kolonial: daerah hanya dianggap sebagai penyuplai bahan baku, bukan sebagai subjek pembangunan yang berdaulat. Kelambanan penyelesaian proyek Bendung Krueng Pase mencerminkan hubungan eksploitatif, di mana kontribusi daerah tidak dibalas dengan pemenuhan hak dasar atas infrastruktur yang bermartabat.

Dari situ, Nazaruddin melihat ketimpangan pembangunan antara Jawa dan Luar Jawa (Aceh) menjadi warisan struktural yang tidak pernah benar-benar diakhiri.

“Prioritas pembangunan yang timpang terlihat jelas. Pemerintah pusat bisa menggelontorkan Rp1.280 triliun untuk proyek Giant Sea Wall di Pantura Jawa, sementara proyek bendung senilai Rp44 miliar di Aceh mangkrak bertahun-tahun,” kata Nazaruddin, Sabtu, 27 September 2025.

Ia menilai, kegagalan menyelesaikan rehabilitasi bendung ini bukan hanya kelalaian teknis, melainkan bukti bahwa nasib petani Aceh belum ditempatkan sebagai hal genting dalam kebijakan nasional.

“Petani tidak hanya menjadi korban kelalaian teknis, tetapi juga korban dari sebuah sistem yang memperlakukan mereka sebagai warga negara kelas dua,” ujarnya.

Kelambanan proyek tersebut, tambah Nazaruddin, kian memperkuat narasi bahwa hidup dan matinya pertanian Aceh bukanlah urusan genting bagi Jakarta.

“Jika tidak diintervensi secara serius oleh kepemimpinan nasional, sengkarut Bendung Krueng Pase akan menjadi monumen kegagalan negara mengakhiri kolonialisme ekonomi, sekaligus mengubur harapan petani Aceh untuk mendapat keadilan pembangunan.”

Produksi Padi Aceh Ikut Berkurang

Kondisi yang disebutkan Saifannur sebelumnya selaras dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pertanian dan Pangan (Distanpan) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023. Diterbitkan pada Februari 2024, laporan ini memuat perbandingan realisasi persentase produktivitas padi 2021 sebesar 7,55 persen, 2022 ( 3,51 persen), dan yang mengejutkan, tahun 2023 sebesar 0,00 persen.

Sementara itu, Target Kinerja Ketersediaan Pangan Utama Tahun 2023 sebesar 438,78 kilogram per jiwa per tahun. Sedangkan realisasi hanya 253,48 kilogram per jiwa per tahun. Progres Indikator Ketersediaan Pangan Utama dari tahun ke tahun juga mengalami fluktuasi.

“Pada tahun 2022 ketersediaan pangan utama sebesar 418,78 kg/jiwa/tahun. Angka ini mengalami penurunan dari tahun 2021.  Hal ini terjadi karena kerusakan irigasi Krueng Pase sehingga 8.922 Ha sawah tidak dapat digunakan secara maksimal,” tulis Distanpan Aceh Utara dalam LKjIP 2023 itu.

Seperti dikatakan Zulfikar, menurunnya produksi padi Aceh Utara berimbas ke Aceh secara umum. Data ini bisa dilihat di Laporan Kinerja (LKj) Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) Provinsi Aceh 2023, yang diterbitkan pada Januari 2024.

Di situ disebutkan, kontribusi sektor tanaman pangan terhadap PDRB Aceh dari tahun ke tahun terus menurun karena penurunan produksi padi.

“Penyebabnya antara lain terjadinya kerusakan Irigasi Krueng Pase di Aceh Utara di mana kabupaten ini merupakan penyumbang padi terbesar [di Provinsi Aceh],” tulis Distanbun Aceh dalam LKj 2023 itu.

Akibat menurunnya produksi padi, menurut Distanbun Aceh, kontribusi sektor tanaman pangan terhadap PDRB juga terus menurun. “Kemudian juga karena pada tahun 2023 Aceh melalui pemerintah pusat mendapatkan kuota impor beras”.

Adapun capaian produksi padi tahun 2023 sebesar 1.393.474 ton (79,04 persen) dari target akhir RPA. Sedangkan target dalam Perjanjian Kinerja Distanbun Aceh Tahun 2023, produksi padi 1.731.630 ton.

Lantas, apakah sengkarut Bendung Krueng Pase menambah jumlah penduduk miskin di Aceh Utara?

Meskipun kondisi petani memprihatinkan, data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan kecenderungan berbeda. Per 1 Agustus 2024, persentase penduduk miskin turun menjadi 16,11 persen atau 104,49 ribu jiwa, dari 16,64 persen (106,77 ribu jiwa) pada 2023.

Kepala BPS Aceh Utara Armelia Amri menjelaskan data itu mengacu pada hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas).  “Pada survei ini, kita melihat pola pengeluaran masyarakat untuk konsumsi makanan dan non-makanan. Jadi, bukan melihat dari pendapatan seseorang atau penduduk,” ujarnya, Kamis, 25 September 2025.

Data tersebut juga berupa persentase untuk kabupaten dan tidak bisa dirinci per kecamatan. BPS, kata Armelia, harus menambah jumlah sampel bila ingin meng-upgrade angka penduduk miskin di tingkat kecamatan.

Dia tak menepis asumsi bahwa sejak jebolnya Bendung Krueng Pase pada Desember 2020, ada beberapa kecamatan yang terdampak karena petani tidak bisa menggarap sawah dengan normal, sehingga secara kasat mata pendapatan mereka menurun.

Namun, perhitungan BPS tetap merujuk pada pola konsumsi, misalnya pengeluaran untuk beras, bawang, cabai, ikan, daging, kesehatan, pendidikan, hingga pakaian. Dari pengeluaran per kapita per bulan inilah ditentukan garis kemiskinan.

Dengan metode tersebut, walaupun bendungan belum berfungsi dan petani terdampak, konsumsi masyarakat bisa saja tetap sama sehingga tidak memengaruhi angka kemiskinan. Susenas juga melihat kepemilikan aset rumah tangga dalam menetapkan status miskin.

“Walaupun kita menganggap banyak masyarakat petani terdampak di delapan kecamatan tersebut, tetapi kita tidak melihat pola konsumsi mereka. Bisa jadi mereka terdampak dari perekonomian penggarapan sawah yang mereka punya, namun konsumsi masyarakat itu masih tetap sama. Artinya, tidak berdampak dari pola pengeluaran konsumsi masyarakat itu sendiri.”

Ditargetkan Selesai Awal 2026

Selasa siang, 23 September 2025, di lokasi proyek Bendung Krueng Pase. Sebagian dari puluhan pekerja sedang menyelesaikan beronjong. Sebagian lainnya beristirahat di warung kecil dan rangkang (pondok) di lokasi proyek. Ada juga yang berteduh di bawah pohon dalam sebuah lahan. Tiga dari enam ekskavator sedang beroperasi. Truk-truk pengangkut tanah hilir-mudik masuk ke lokasi.

Zulfitri, pelaksana lapangan dari PT Casanova yang mengerjakan rehabilitasi bendungan mengatakan, tahun ini mereka telah merampungkan penimbunan pengelak kiri dan pemadatan pemeratan.

“Sekarang untuk saluran kiri, hari ini kita sudah memulai setting out, dan setelah selesai setting out, lining pendukung saluran,” ujarnya.

Setelah itu, mereka akan membuka saluran untuk pengecoran beton sepanjang 150 meter yang menghubungkan ke sayap kiri bendungan.

Di bagian sisi kanan juga sama. Masih ada sedikit lagi kantong lumpur sekira 50 meter yang harus dibersihkan, sedangkan salurannya telah selesai. Menurutnya, karena bangunan saluran itu sudah lama ditinggalkan, ada kendala saat menggali endapan lumpur yang mengendap.

Zulfitri berharap cuaca mendukung karena finishing di bagian railing hampir tuntas, tinggal menunggu pemasangan elektrik pintu air dan pengaman sungai sayap kiri.

“Sayap kiri yang kita pasang beronjong sudah siap. Yang sebelah kanannya sedang kita kerjakan, 40 persen lagi mau siap. Selanjutnya, ya, perapian [merapikan], dan mungkin ada sedikit nanti poles-polesan terakhir. Insya Allah, di awal tahun [2026] nanti masyarakat sudah bisa merasakan manfaat,” ungkapnya.

Paket pekerjaan yang sedang berjalan ini termasuk dalam proyek “Rehab Bendung Krueng Pase” lengkap dengan bangunan pengambilan kiri dan instalasi rumah pompa desa untuk lima desa. Saluran kiri nantinya akan terkoneksi langsung ke instalasi pompa tersebut.

Dia mengklaim, tidak ada realisasi minus selama pengerjaan rehabilitasi sejak pertengahan Mei 2025. Tahun sebelumnya, fokus pekerjaan adalah fisik bendung yang kini sudah diserahterimakan.

Lebih dari 100 pekerja terlibat, berasal dari warga setempat, Kabupaten Bireuen, Pidie, hingga Medan sesuai spesialisasi. “Pekerjaan pasang batu dominan dikerjakan orang Bireuen, untuk struktur beton saya bawa tukang dari Medan, sedangkan beronjong ditangani pekerja dari Pidie,” rinci Zulfitri.

Ia menegaskan, selain mengejar keuntungan usaha, Casanova juga punya tanggung jawab moral dalam proyek tersebut.

“Mungkin hari ini, kami yang lebih tertekan moral. Kami juga sudah tiap hari melihat sawah di sini tidak ada air, kering. Jadi di sini beban kerja yang kami bawa, bukan lagi sisi keuntungan yang diutamakan.”

Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera I menyampaikan distribusi air irigasi akan lebih optimal dan berkesinambungan setelah Bendung Krueng Pase berfungsi penuh. “Infrastruktur ini kita targetkan berfungsi penuh mulai awal 2026,” ujarnya, dikutip Line1.News dari Laman BWS Sumatera I pada Senin, 29 September 2025.

Dia bersama Satuan Kerja PJPA serta PPK Irigasi dan Rawa II telah meninjau progres pekerjaan rehabilitasi Bendung Krueng Pase pada 27 Agustus 2025. Kunjungan tersebut untuk memastikan pelaksanaan proyek berjalan sesuai target yang telah ditetapkan.[]

Fazil ikut berkontribusi dalam liputan ini