Jakarta – Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan selama 10 tahun terakhir, reforma agraria melalui penataan aset seluas 9 juta hektare, yang diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 dan 2020-2024, telah mencapai 12,5 juta hektare atau 138 persen.
Hingga Juni 2024, kata AHY, telah terdaftar 114,5 juta bidang tanah dan 92,1 juta bidang di antaranya telah bersertifikat. Hasil tersebut sangat signifikan karena telah mencapai 95,4 persen dari target 120 juta bidang tanah pada 2024 atau mencapai 90,8 persen dari target Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) keseluruhan.
“Insya Allah, target PTSL keseluruhan, yaitu sebesar 126 juta bidang tanah pada tahun 2025 bisa tercapai,” ujar AHY dalam rapat kerja bersama Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) di Gedung B DPD RI, Jakarta Selasa dikutip Kamis, 4 Juli 2024.
Sebelumnya, AHY mengapresiasi dukungan dan pendampingan dari Anggota Komite I DPD RI untuk menyukseskan reforma agraria. Ia menyatakan tersebut akan selalu berorientasi pada terciptanya kepastian hukum, rasa keadilan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi negara.
“Bagi masyarakat, kepastian hukum atas kepemilikan tanah dapat menjadi aset dan modal usaha, sehingga memperluas akses ekonomi masyarakat. Begitu juga kepastian hukum bagi dunia usaha, akan memberikan rasa aman dalam berinvestasi, yang pada akhirnya akan menciptakan pertumbuhan ekonomi. Dalam implementasinya, rasa keadilan harus tercipta, baik untuk masyarakat maupun dunia usaha. Itulah yang saya sebut sebagai ‘keadilan untuk semua’ dan ‘kesejahteraan untuk semua.”
Mualem Sambangi Rumah Dinas Menteri AHY, Bahas Lahan Mantan Kombatan GAM
Ketua Komite I DPD RI, Fachrul Razi pun mengapresiasi Kementerian ATR dalam melaksanakan program strategis dengan mengedepankan keadilan dan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. “Reforma agraria memasuki babak baru sejak masuknya Pak AHY menggantikan Pak Hadi Tjahjanto. Saya mengapresiasi Pak AHY dan jajaran, bergerak cepat luar biasa langsung turun ke masyarakat menyerahkan sertipikat,” ujar Fachrul Razi.
Ia berharap rapat kerja itu akan mempererat sinergi dan kolaborasi Kementerian ATR/BPN selaku mitra Komite I DPD RI.[]
Komentar
Tanggapilah dengan bijak dan bertanggung jawab. Setiap tanggapan komentar di luar tanggung jawab redaksi. Privacy Policy