Banda Aceh – Gubernur Aceh, Muzakir Manaf alias Mualem mengingatkan bupati dan wali kota mempercepat serapan anggaran agar tidak terhambat pada pembangunan.
Hal itu disampaikan Mualem saat membuka sekaligus memimpin Rapat Kerja Bupati dan Wali Kota se-Aceh, di Gedung Serbaguna Setda Aceh, Senin, 8 September 2025.
“Perlunya memperkuat koordinasi, menjaga integritas, serta mengedepankan inovasi dalam bekerja,” ucap Mualem, dikutip dari keterangan tertulis.
Dia menyampaikan forum tersebut merupakan wadah penting untuk konsolidasi dan sinergi agar program pembangunan di seluruh daerah dapat berjalan dengan baik serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Pertemuan ini adalah momentum untuk memperkuat koordinasi. Setiap langkah pembangunan harus benar-benar menjawab kebutuhan rakyat,” kata Mualem.
Mualem juga mengingatkan para kepala daerah pentingnya pengendalian inflasi. Inflasi Aceh per Agustus 2025 tercatat 3,70 persen, dengan angka tertinggi di Kabupaten Aceh Tengah sebesar 5,20 persen dan terendah di Kota Banda Aceh sebesar 2,34 persen.
Bupati dan wali kota di Tanah Rencong juga diminta melahirkan langkah konkret menjaga stabilitas harga, terutama pada bulan Maulid yang di Aceh berlangsung selama empat bulan.
Selain itu, Mualem menyoroti pentingnya penguatan ekonomi gampong melalui operasionalisasi Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang telah dibentuk di seluruh gampong di Aceh. Pemerintah kabupaten/kota diminta segera mendorong peran koperasi ini agar dapat menjadi penggerak ekonomi desa.
Gubernur Aceh turut menyinggung program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dia meminta agar dapur-dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang sudah terbentuk berjalan secara berkelanjutan dan disinergikan dengan program KDMP, sehingga manfaatnya lebih dirasakan oleh masyarakat.
Arahan lain yang juga disampaikan adalah pengembangan sekolah rakyat. Pemerintah daerah didorong mempercepat renovasi dan pembangunan sekolah rakyat sebagai bentuk pendidikan nonformal di wilayah dengan akses terbatas.
Program ini, kata Mualem, harus dijalankan secara transparan, tepat sasaran, dan menyentuh anak-anak dari keluarga miskin ekstrem.
Turut hadir Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, Sekda Aceh M. Nasir, para asisten, staf ahli, Kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA), kepala biro di lingkungan Setda Aceh, para bupati dan wali kota, kepala Bank Indonesia Perwakilan Aceh hingga kepala BPS Aceh.[]
Komentar
Tanggapilah dengan bijak dan bertanggung jawab. Setiap tanggapan komentar di luar tanggung jawab redaksi. Privacy Policy