Prabowo Larang Pemerintah Pusat dan Daerah Hamburkan Anggaran

Presiden Prabowo Tegaskan Sinergi Program Kerja dan Hilirisasi Komoditas untuk Masa Depan Indonesia
Presiden Prabowo Subianto memimpin Sidang Kabinet Paripurna perdana di Ruang Sidang Kabinet, Jakarta, pada Rabu, 23 Oktober 2024. Foto: BPMI Setpres

Jakarta – Presiden Prabowo meminta seluruh jajaran pembuat kebijakan di negara ini, baik di tingkat pusat maupun daerah, tidak membuat program yang hanya menghambur-hamburkan anggaran.

Hal itu disampaikan Prabowo dalam arahannya di Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 2024 yang digelar Kementerian Dalam Negeri di Sentul International Convention Center, Bogor, Kamis, 7 November 2024.

“Ini penekanan dari beliau, itu kerja keras, harus efisien dalam bekerja, termasuk juga dalam menggunakan anggaran. Jangan hamburkan anggaran untuk kegiatan-kegiatan yang manfaatnya tidak banyak, atau malah tidak bermanfaat sama sekali,” ujar Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi seusai menghadiri acara itu, dilansir dari CNBC Indonesia.

“Karena kalau dihitung-hitung penghematan anggaran itu bisa digunakan untuk membantu masyarakat yang betul-betul membutuhkan,” imbuh Hasan.

Pengarahan Prabowo di hadapan 7.000 pengambil kebijakan itu dilakukan secara tertutup, dan tidak boleh diliput oleh media. Pesertanya terdiri dari menteri, wakil menteri, kepala badan, wakil kepala badan, eselon I kementerian atau lembaga, hingga gubernur, bupati, dan wali kota.

“Jadi ada Forkopimda mulai dari provinsi sampai kabupaten dan kota ada semua, kemudian instansi vertikal, kejaksaan, itu ada semua tadi. Jadi presiden menyampaikan arahan beliau soal garis-garis besar kebijakan beliau selama 5 tahun yang akan datang,” ujar Hasan.

Di rapat itu, kata Hasan, Prabowo juga menekankan Indonesia merupakan negara kaya dan tidak ada alasan tidak bisa menjadi kaya. “Nah oleh sebab itu semua harus kerja keras, tidak hanya kerja keras tapi juga harus efisien, juga harus lepas dari korupsi.”

Terpisah, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya mengatakan, Prabowo telah menerima laporan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tentang hal-hal yang seharusnya bisa dihemat.

“Jadi beliau menyampaikan ingin merangkul semua untuk menyelamatkan uang negara. Beliau juga sampaikan bahwa akan dilakukan langkah-langkah persuasif, tetapi kalau kemudian para pengusaha-pengusaha yang dirasakan memang tidak amanah, maka tentu akan ditegakkan hukum,” ucap Bima dilansir dari Detik.

Hal-hal yang bisa dihemat itu antara lain seperti anggaran perjalanan dinas, kunjungan ke luar negeri, hingga acara-acara seremonial. “Beliau contohkan masa untuk memberantas stunting, seremoninya lebih besar daripada biaya makanan untuk warga yang membutuhkan, kira-kira begitu,” ungkapnya.

Dalam kesempatan itu, kata Bima Arya, Prabowo memerintahkan seluruh aparat TNI Polri bersatu mengawal program-program pemerintah agar sampai kepada rakyat. “Kita semua dibiayai oleh uang rakyat, jangan sampai kemudian tidak tepat sasaran,” ujar Bima mengutip Prabowo.[]

Komentar

Tanggapilah dengan bijak dan bertanggung jawab. Setiap tanggapan komentar di luar tanggung jawab redaksi. Privacy Policy