Pj Gubernur Aceh: Implementasi Kebijakan Satu Peta di Aceh Telah Sesuai Arahan Pusat

Pj Gubernur Aceh Bustami Hamzah saat mengikuti One Map Policy Summit 2024 dengan tema Powering Spatial Development in The Era of Transilition di The St. Regis, Jakarta Selatan, Kamis, 11 Juli 2024. Foto: Humas BPPA
Pj Gubernur Aceh Bustami Hamzah saat mengikuti One Map Policy Summit 2024 dengan tema Powering Spatial Development in The Era of Transilition di The St. Regis, Jakarta Selatan, Kamis, 11 Juli 2024. Foto: Humas BPPA

Jakarta – Penjabat (Pj) Gubernur Aceh Bustami Hamzah mengatakan implementasi kebijakan satu peta atau one map policy (OMP) di Aceh telah dilakukan bersama Pemerintah Pusat pada beberapa program utama meliputi kompilasi, integrasi, sinkronisasi, dan berbagi pakai yang menghasilkan enam manfaat.

“Manfaat pertama, perencanaan tata ruang, pengelolaan sumber daya alam, perencanaan pembangunan berkelanjutan, manajemen pengurangan resiko bencana, penyusunan kebijakan dan pengambilan keputusan, dan pembangunan ekonomi digital,” ujar Bustami saat menghadiri Rapat Kerja Nasional Kebijakan Satu Peta atau OMP Summit 2024 di Hotel The St. Regis, Jakarta Selatan, Kamis, 11 Juli 2024.

Ia juga menyebutkan, Pemerintah Aceh kini menggunakan enam elemen untuk implementasi kebijakan satu peta, seperti kebijakan, kelembagaan, sumber daya manusia, standar data, dan teknologi. Semuanya diharapkan sesuai harapan pemerintah pusat dan kepentingan di Aceh.

Saat ini, kata Bustami, Pemerintah Aceh melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Statistik pada Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian Aceh, juga telah menyediakan aplikasi berbasis open source yang digunakan untuk menyebarluaskan data dan informasi geospasial di geoportal.acehprov.go.id. “Begitu pula untuk penyediaan katalog, map service, dan data geospasial sudah dapat diakses oleh publik,” ujarnya.

Bustami menjelaskan, Geoportal Aceh memiliki basis penyimpanan filebase dan telah menerapkan Katalog Unsur Geografi Indonesia atau KUGI dan metadata dalam proses produksi data serta informasi geospasial. Data di geoportal berjumlah 186, 92 di antaranya telah dipublikasikan dan 94 lainnya akan diperbaiki sesuai Standar Data KUGI dan Metadata.

“Selain itu, Pemerintah Aceh saat ini juga telah memiliki Peraturan Gubernur Aceh Nomor 44 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Jaringan Informasi Geospasial Aceh (JIGA) dengan Pembina Data, Bappeda Aceh, Walidata, Diskominsa Aceh, Walidata Pendukung, Kepala SKPA, dan Produsen Data oleh SKPA,” ujar Bustami.

Kebijakan satu peta dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000.

“Pemanfaatan kebijakan satu peta adalah dukungan untuk perbaikan kualitas rencana tata ruang, mendukung dalam percepatan penetapan batas daerah, serta mendukung dalam masterplan pengembangan beberapa kawasan di Indonesia,” ungkap Susiwijono Moegiarso, Pelaksana tugas Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, selaku Sekretaris Tim Percepatan Kebijakan Satu Peta.

Pelaksanaan kebijakan ini melibatkan 24 kementerian atau lembaga dan 34 provinsi serta mencakup 158 peta tematik yang mencakup Informasi Geospasial Tematik (IGT) perencanaan ruang, status, potensi, perekonomian, keuangan, kebencanaan, perizinan pertanahan, dan kemaritiman.

Turut mendampingi Bustami, Kepala Biro Umum Setda Aceh T Adi Darma, Kepala Badan Pengelola Keuangan Aceh Reza Saputra, serta Kepala UPTD Statistik Sayid Azhari.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam sambutannya menyebutkan, pelaksanaan kegiatan satu peta sudah berjalan selama delapan tahun sejak 2016.

Beberapa produk kebijakan satu peta, kata dia, sudah dimanfaatkan oleh kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah untuk perbaikan rencana tata ruang dan tata kelola perizinan, penyelesaian tumpang tindih lahan, dan lainnya.

“Dengan melihat pentingnya kebijakan satu peta, saya memandang kebijakan ini perlu dibahas terkait dengan capaian kemajuan dan pelaksanaan ke depan,” ujar Airlangga. Dia berharap forum itu dapat merumuskan strategi pencapaian target hingga implementasi kebijakan satu peta setelah 2024.[]

Komentar

Tanggapilah dengan bijak dan bertanggung jawab. Setiap tanggapan komentar di luar tanggung jawab redaksi. Privacy Policy