Jakarta — Wakil Ketua Umum MUI Kiai Cholil Nafis menyebut Presiden Prabowo Subianto akan mundur dari Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian jika forum tersebut tidak memperjuangkan Palestina.
Menurutnya, komitmen itu disampaikan Prabowo sebagai respons terhadap keraguan MUI atas keterlibatan Indonesia dalam BoP, saat pertemuan dengan para pimpinan ormas Islam di Istana Negara, Selasa, 3 Februari 2026.
“Permintaan itu dijawab oleh Pak Presiden bahwa di dalam keanggotaan BoP itu tidak harus mengikuti semuanya. Jadi kalau ada langkah atau aksi yang tidak cocok maka Indonesia akan abstain dan absen,” ujar Cholil dikutip dari Laman MUI Digital, Rabu, 4 Februari 2026.
“Yang kedua, kalau memang tidak membuat maslahah dalam perkembangan waktu maka presiden tidak segan-segan akan keluar dari BoP,” tambahnya.
Baca juga: Tak Berpihak Palestina, MUI Minta Indonesia Mundur dari Dewan Perdamaian Gaza
Sebelumnya, kata dia, MUI menyampaikan keraguan atas keterlibatan Indonesia dalam BoP. Pasalnya, jejak Presiden Amerika Serikat Donald Trump sebagai inisiator forum perdamaian itu terbilang tidak pernah berkomitmen untuk perdamaian dan kemerdekaan Palestina.
Tetapi, menurut Cholil, Prabowo mengatakan keterlibatan Indonesia sebagai bentuk upaya pemerintah memperjuangkan kemerdekaan Palestina dengan pendekatan dari dalam.
“Nah, Presiden menyatakan akan memperbaiki dari dalam. Nah, kami mengatakan skeptis karena pertama, Trump jejaknya itu tidak membela terhadap Palestina dan Israel, Netanyahu sampai sekarang tidak mengakui terhadap kemerdekaan Palestina,” tuturnya seusai pertemuan.
Presiden juga disebut Cholil sepakat bahwa Indonesia menolak segala bentuk penjajahan di muka bumi karena secara nyata bertentangan dengan konstitusi, UUD 1945, dan ajaran-ajaran Islam.
Baca juga: Prabowo Undang Ormas Islam ke Istana, Bahas Dewan Perdamaian Gaza
“Tadi itu kita dengan presiden sepakat Indonesia menolak segala bentuk penjajahan karena menurut keyakinan umat Islam dan konstitusi kita, undang-undang dasar itu menolak segala bentuk penjajahan. Yang kedua kita sepakat bahwa kita membela kemerdekaan Palestina,” ungkapnya.
MUI juga meminta pemerintah memastikan perdamaian yang diperjuangkan dalam BoP tidak tunduk pada versi Trump yang dinilai selalu merugikan Palestina.
Selain itu, MUI meminta pengiriman pasukan perdamaian ke Palestina dipastikan tidak dijadikan alat pemukul Hamas dan perjuangan pro-Palestina lainnya yang justru menguntungkan Israel.
“Kita minta pembangunan itu adalah tidak hanya damai menurut versi Trump dan Netanyahu tetapi merdeka rakyat Palestina. Itu kita minta. Yang ketiga, kita minta agar pasukan-pasukan kita ini ketika diberangkatkan ke sana jangan sampai menjadi alat pemukul orang yang berjuang untuk kemerdekaan Palestina seperti Hamas dan lain-lain.”
Prabowo sebelumnya menggelar pertemuan bersama para pimpinan ormas dan tokoh-tokoh agama Islam, serta pimpinan pondok pesantren di Istana Merdeka. Menteri Agama Nasaruddin Umar dalam keterangannya menjelaskan itu pertemuan ketiga antara Prabowo dengan ormas-ormas agama Islam.
Dalam pertemuan itu, dibahas juga sejumlah isu strategis, di antaranya pembangunan kampung haji di Arab Saudi dan pengembangan Lembaga Pemberdayaan Dana Umat (LPDU) sebagai instrumen penguatan ekonomi keumatan. Nasaruddin menyampaikan pengelolaan dana umat ke depan akan didorong agar lebih profesional dan transparan, serta berorientasi pada kemaslahatan umat.[]
Komentar
Tanggapilah dengan bijak dan bertanggung jawab. Setiap tanggapan komentar di luar tanggung jawab redaksi. Privacy Policy