Kementerian Perhubungan Siapkan Pengadaan Kendaraan Listrik Umum di IKN

Jakarta – Kementerian Perhubungan RI sedang menyiapkan mekanisme pengadaan kendaraan listrik untuk Ibu Kota Nusantara atau IKN.

Hal itu diungkapkan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi ketika ditemui di sela acara Sustainable E-mobility Event di Jakarta, Selasa, 21 Mei 2024.

Budi mengungkapkan, pengadaan yang diprioritaskan di IKN adalah kendaraan listrik umum. Rencana tersebut sudah dibahas Kementerian Perhubungan bersama Otorita IKN.

“Jadi ada dari Balikpapan, dari bandara ke kota dan ada yang di sekitar kota,” ujarnya.

Setelah pengadaan kendaraan listrik umum, kata dia, baru dilakukan pengadaan kendaraan listrik individu, misalnya untuk pejabat negara. Ia menargetkan pembahasan mekanisme ini dalam satu-dua pekan mendatang. “Sehingga, nanti instansi harus membeli atau mengadakan, atau leasing,” kata dia.

Sebelumnya, Chief Urban Mobility Otorita IKN Resdiansyah alias Dian menyebut penggunaan kendaraan listrik di IKN secara keseluruhan ditargetkan pada 2045. Namun, selama masa transisi penggunaan kendaraan listrik akan diterapkan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).

“Kita coba dulu di KIPP yang net zero carbon, tidak ada kendaraan bensin,” ujar dia saat ditemui di Gedung Sequis Center, Jakarta Selatan, pada Selasa, 5 Desember 2023.

Dian juga mengatakan IKN harus memiliki komitmen kuat agar tercapai 80 persen kendaraan adalah transportasi publik. Semua itu dibangun dari nol, dan akan memastikan adanya mobilitas yang aktif mulai dari walking (berjalan kaki), cycling (bersepeda), dan public transport (transportasi publik).

Bahkan di IKN akan ada micromobility—kendaraan mobilitas individual, baik elektrik maupun tidak bermotor yang berkecepatan di bawah 25 kilometer per jam dan ideal untuk perjalanan jarak pendek. “Micromobility-nya itu tidak boleh di jalan raya, lho, ada khususnya yang kita buat.”[](Tempo.co)