Jakarta – Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung mengatakan kementerian akan menata mata rantai penjualan Liquefied Petroleum Gas (LPG) tiga kilogram atau gas melon.
Salah satu yang akan ditata, kata Yuliot, mendorong pengecer atau penjual LPG tiga kilogram menjadi pangkalan resmi milik PT Pertamina (Persero).
“Mereka cuma mendaftarkan kegiatan usahanya dengan mendapatkan NIB (nomor induk berusaha) melalui OSS, sehingga mata rantai distribusi LPG lebih singkat dan harga diterima masyarakat sesuai harga yang ditetapkan pemerintah,” ujar Yuliot dilansir dari CNBC Indonesia, Jumat, 31 Januari 2025.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan harga LPG tiga kilogram yang dibeli masyarakat saat ini bukanlah harga yang seharusnya. Pasalnya, barang untuk kebutuhan pokok tersebut disubsidi oleh pemerintah.
Menurut dia, harga gas melon Rp12.750 per tabung walaupun harga jual sebenarnya Rp42.750 per tabung.
Baca juga: Sri Mulyani Ungkap Harga Asli Gas Melon ‘Cuma’ Rp12 Ribu, di Aceh Tembus Rp40 Ribu
“Harga jual eceran untuk LPG tiga kilogram sebesar Rp12.750 per tabung (dari pangkalan resmi Pertamina ke agen penyalur). Padahal harga seharusnya adalah Rp42.750 per tabung,” kata dia dikutip dari akun Instagram resminya.
Dengan harga gas tiga kilogram yang dibeli masyarakat saat ini, ia mengatakan pemerintah harus mengeluarkan anggaran sebesar Rp30 ribu per tabung yang dibayarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Hal tersebut lantas membuat realisasi penyaluran dana subsidi LPG tiga kilogram sepanjang 2024 mencapai Rp80,2 triliun dengan penerima manfaat sebesar 40,3 juta pelanggan.
Di sisi lain, walaupun harga jual Rp12.750 per tabung, di beberapa daerah gas melon dijual pengecer di atas harga tersebut.[]
Komentar
Tanggapilah dengan bijak dan bertanggung jawab. Setiap tanggapan komentar di luar tanggung jawab redaksi. Privacy Policy