Jakarta – Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mengungkapkan kantor Bupati Aceh Tamiang masih tertutup lumpur hampir setinggi tiga meter sisa banjir bandang akhir November 2025. Akibatnya, aktivitas pemerintahan di kabupaten tersebut belum berjalan.
Saat ini, kata Tito, para pejabat pemerintah daerah itu hanya bisa menggunakan ruangan sekretaris yang berada di lantai dua kantor bupati. Selain itu, kompleks dinas dan area perkantoran masih dipenuhi sendimen air bah.
“Saat ini kondisi pemerintahan satu-satunya yang belum berjalan itu adalah Kabupaten Aceh Tamiang. Tidak ada yang masuk kantor, pemerintahan enggak jalan,” tutur mantan Kepala Kepolisian RI itu di Skadron 45 Lapangan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Rabu, 14 Januari 2026, dilansir Tempo.co.
Menurut Tito, pemerintah telah berupaya membersihkan endapan lumpur di kantor dinas tersebut dengan mengerahkan personel TNI, Polri, hingga praja IPDN. Dia menilai kerja mereka telah membawa hasil signifikan dalam waktu dua pekan.
Kementerian Dalam Negeri mencatat ada 52 kabupaten dan kota yang terimbas bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Perseberannya yaitu 18 daerah di Aceh, 18 daerah di Sumut, dan 16 wilayah di Sumbar.
Pemerintah sedang memfokuskan pemulihan di sejumlah daerah yang dinilai dampak kerusakannya paling parah dan perlu bantuan lebih. Tito menyebutkan di Aceh yang menjadi fokus pemerintah adalah Aceh Tamiang, Aceh Timur, Aceh Utara, Pidie Jaya, Gayo Lues, Aceh Tengah, Takengon dan Bener Meriah.
“Tujuh, tanpa menafikan yang lain,” ujarnya.
Sementara untuk Sumut yaitu Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Tapanuli Utara, Kota Sibolga, dan Kabupaten Humbang Hasundutan.
Lalu di Sumbar ada empat, yaitu Kabupaten Agam, Tanah Datar, Pariaman, dan Pesisir Selatan.
Memasuki 50 hari semenjak bencana terjadi, kata Tito, pemerintah telah berupaya mengatasi dampak terjangan banjir dan tanah longsor. Kendati begitu, ia mengaku tenaga dari TNI-Polri masih belum cukup untuk mempercepat rekonstruksi di lapangan. Sehingga pelajar dan mahasiswa sekolah kedinasan dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Kementerian Kelautan dan Perikanan hingga Sekolah Tinggi Ilmu Statistik juga dikerahkan.
Menurut Tito, rencananya Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabenacana Sumatera akan menggelar rapat koordinasi di kantor Kementerian Dalam Negeri pada esok hari, Kamis, 15 Januari 2025, dilanjutkan dengan konferensi pers.[]
Komentar
Tanggapilah dengan bijak dan bertanggung jawab. Setiap tanggapan komentar di luar tanggung jawab redaksi. Privacy Policy