Banda Aceh – Anggota Komisi IV DPR RI asal Aceh, T.A. Khalid, meminta pemerintah menambah anggaran Kementerian Pertanian (Kementan) untuk mempercepat rehabilitasi sawah di Aceh yang terdampak bencana hidrometeorologi.
Permintaan tersebut disampaikan T.A. Khalid dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR RI bersama Kementerian Pertanian, Rabu, 14 Januari 2026.
T.A. Khalid menegaskan kerusakan lahan pertanian di Aceh tergolong sangat parah dan membutuhkan penanganan serius serta dukungan anggaran yang memadai dari negara.
“Pak Menteri, kita harus punya solusi. Pertama, mampukah kita membersihkan sawah itu per kecamatan. Karena ini bukan cuma sawah, sawah sudah sama tingginya dengan jalan, bahkan lumpurnya sudah di atas jalan,” kata T.A. Khalid.
Menurutnya, di sejumlah wilayah seperti Pidie Jaya, ketebalan lumpur di area persawahan mencapai dua hingga tiga meter. Sementara di Aceh Tamiang sekitar satu hingga satu setengah meter, dengan tingkat kerusakan yang bervariasi di tiap lokasi.
T.A. Khalid menilai beban pembersihan lahan sangat berat jika hanya mengandalkan anggaran yang ada saat ini. Bahkan, ia menyebut perlunya kajian ahli untuk memanfaatkan material lumpur yang menimbun sawah.
“Kalau lumpur ini bisa dimanfaatkan untuk bercocok tanam, Alhamdulillah, itu bisa meringankan kita. Tapi, kalau tidak, bebannya luar biasa besar,” katanya.
T.A. Khalid menuturan anggaran sekitar Rp1,5 triliun belum cukup untuk menyelesaikan rehabilitasi sawah Aceh secara menyeluruh.
“Kalau anggaran kita hanya satu setengah triliun, itu tidak cukup untuk rehabilitasi [sawah di] Aceh, kecuali untuk ‘main-main’ di Aceh hanya untuk bersih-bersih pinggir jalan. Kalau mau menyelesaikan masalah, negara harus hadir dan anggaran Kementerian Pertanian harus segera ditambah,” tegasnya.
Sementara itu, Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, memaparkan data terbaru dampak bencana terhadap sektor pertanian Aceh. Berdasarkan data per 13 Januari 2026, luas sawah terdampak mencapai 54.234 hektare yang tersebar di 21 kabupaten/kota.
“Sawah rusak ringan seluas 23.893 hektare, rusak sedang 8.760 hektare, dan rusak berat 21.581 hektare. Selain itu terdapat sawah hilang seluas 97 hektare, serta padi terdampak mencapai 30.637 hektare,” ujar Amran.
Dia menyebutkan Kementerian Pertanian tengah mengoptimalkan anggaran 2026 serta mengusulkan tambahan anggaran untuk pemulihan pascabencana di tiga provinsi terdampak, termasuk Aceh.
“Apabila memungkinkan, alokasi anggaran APBN Kementerian Pertanian 2026 yang siap digulirkan untuk pemulihan pascabencana mencapai Rp1,49 triliun,” jelasnya.
Anggaran tersebut antara lain dialokasikan untuk rehabilitasi sawah rusak ringan dan sedang beserta irigasi sebesar Rp736,21 miliar, bantuan benih tanaman pangan Rp68,6 miliar, rehabilitasi kawasan perkebunan Rp50,46 miliar, serta penyediaan sarana dan prasarana pertanian senilai Rp641,25 miliar.
Amran menegaskan bantuan akan diprioritaskan bagi wilayah terdampak, khususnya sawah dengan kategori rusak ringan dan sedang.
“Untuk sawah yang mengalami rusak berat, rehabilitasinya memerlukan sinergi yang kuat dengan Kementerian ATR/BPN terkait penataan ruang serta Kementerian PUPR untuk perbaikan jaringan irigasi,” pungkasnya.[]
Komentar
Tanggapilah dengan bijak dan bertanggung jawab. Setiap tanggapan komentar di luar tanggung jawab redaksi. Privacy Policy