KAMMI Gelar Diskusi Publik Peluang-Tantangan Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat Aceh

Banda Aceh – Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Wilayah Aceh menggelar diskusi publik bertajuk ‘Arah Baru Kepemimpinan Aceh: Peluang dan Tantangan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Aceh’, di Aula Dinas Sosial Aceh, Banda Aceh, Ahad, 19 Januari 2025.

Diskusi publik itu menghadirkan tiga pemateri, yakni Arif Fadillah (Sekretaris Komisi I DPR Aceh), Tuanku Muhammad (Wakil Ketua Komisi III DPRK Banda Aceh), dan Munardi Nazwar (Wakil Ketua Kadin Aceh). Kegiatan itu dihadiri puluhan peserta dari masyarakat umum, mahasiswa, dan undangan gabungan lintas OKP di Aceh.

Ketua Panitia, Muhammad Wudda Fauzan, dalam laporannya menyampaikan KAMMI sebagai organisasi kepemudaan terus mengawal dan mengawasi kebijakan pemerintah. “Sebagai daerah dengan otonomi khusus, Aceh haruslah bisa menyejahterakan masyarakat dengan dana yang banyak dari pemerintah pusat,” ujarnya dikutip pada Senin (20/1).

Ketua KAMMI Wilayah Aceh, M. Syauqi Umardian, mengatakan Aceh masih menjadi daerah termiskin di Sumatra, sehingga pemerintah harus bekerja keras mengatasi masalah itu. Salah satu ekses kemiskinan, kata dia, warga Aceh terlibat TPPO (tindak pidana perdagangan orang).

“Kondisi perekonomian yang kurang bagus di Aceh, sehingga orang Aceh mencoba mencari pekerjaan di luar, tetapi malah terperosok ke lubang kejahatan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Maka kita berharap para pemateri diskusi ini bisa memberi pandangan terkait perekonomian Aceh ke depan dan pastinya untuk Pemerintah Aceh selanjutnya,” ujar Syauqi.

Sekretaris Komisi I DPRA, Arif Fadillah mengatakan perlu penguatan regulasi Aceh ke depan dalam revisi UUPA. “[Dengan kewenangan diatur dalam] UUPA [Aceh] punya potensi luar biasa untuk [meningkatkan] perekonomian Aceh, hanya menjadi pekerjaan khusus pada saat implementasinya”.

Selain itu, kata Arif, harus ada peningkatan pendapatan Aceh dari hasil minyak dan gas bumi atau migas, “yang saat ini bermasalah terkait bagi hasil”.

Arif menyebut pemerintah daerah juga perlu memperkuat komunikasi dengan anggota DPR RI dan pejabat kementerian. “Sehingga proyek yang berkontribusi bagi masyarakat bisa lebih cepat dan betul-betul terbangun”.

Wakil Ketua Komisi III DPRK Banda Aceh, Tuanku Muhammad berharap gubernur dan wakil gubernur Aceh terpilih dan jajaran dinas bisa membawa daerah ini ke arah lebih maju. Seperti salah satu visi-misi gubernur-wagub terpilih, membangun SDM Aceh yang terbaik.

“Kita ingin manusia di Aceh itu kuat baik secara agama maupun fisik. Masalah di Aceh soal SDM, harusnya mereka lebih siap kerja, tetapi karena banyaknya lulusan, sementara lapangan kerjanya kurang. Maka harus kita siapkan lapangan pekerjaan di bidangnya,” ujarnya.

“Potensi lapangan kerja di Aceh dengan jumlah 82 industri di Aceh, itu banyak industri makanan, dan pekerjanya banyak dari luar Aceh. Banyak SDM kita belum bisa diserap dari pengalamannya,” tambahnya.

Selain itu, kata Tuanku Muhammad, Aceh kaya sumber daya alam migas. “Tapi, kita harus bisa ikut turun tangan dan meletakkan posisi yang tegas. Hasil dari SDA itu harus jadi milik Aceh, sehingga SDM kita bisa ditingkatkan kualitasnya”.

Pemateri terakhir, Wakil Ketua Bidang Tata Ruang, Kawasan dan Lingkungan Hidup Kadin Aceh, Munardi Nazwar, berharap dengan pemimpin baru ada hal baru untuk Aceh ke depan. Kadin sebagai mitra kerja stategis pemerintah terus mengawal kinerja perekonomian Aceh.

“Permasalahan di Aceh juga sektor jasa yang tersedia di Aceh kurang, bisnis pun kurang. Banyak dari kita, setelah lulus kuliah berharap jadi PNS,” ujarnya.

Selam ini, kata Munardi, pembangunan Aceh sangat tergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat atau dana otsus. “Oleh karenanya, kita harus terus mengawal, adanya pengawasan dalam implementasinya, sehingga SDM kita bisa lebih baik”.

“Kadin ingin kita [Aceh] bisa menjadi daerah mandiri. Dengan kebijakan dari pemerintah memberi subsidi pada produk lokal dan UMKM, sehingga bisa bersaing dengan produk luar,” tuturnya.[]