Banda Aceh – Lembaga Wali Nanggroe Aceh memberikan gelar kehormatan “Petua Panglima Hukom Nanggroe” kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian.
Penganugerahan gelar kehormatan tersebut berlangsung dalam prosesi upacara adat di Pendopo Wali Nanggroe Aceh, Rabu, 12 November 2025. Prosesi itu dipimpin Wali Nanggroe Aceh, Teungku Malik Mahmud Al Haytar.
Tito menceritakan dirinya akan mendapatkan gelar kehormatan saat menerima kedatangan Malik Mahmud dan rombongan ke Kantor Kemendagri di Jakarta sekitar tiga bulan lalu.
“Saya selalu terbuka membahas situasi politik keamanan dan pembangunan di Aceh, karena beliau sangat-sangat atensi dengan Aceh,” ucap Tito.
Dalam pertemuan itu, kata Tito, Wali Nanggroe Malik Mahmud menyampaikan akan memberikan gelar kehormatan adat yakni “Petua Panglima Hukom Nanggroe”.
“Jujur saya tidak menyangka, juga tidak berharap dan kemudian juga tidak meminta,” ujarnya.
Tito menyebutkan gelar yang diberikan kepadanya sangat luar biasa. Apalagi diberikan oleh lembaga Wali Nanggroe Aceh yang sangat kredibel.
Menurut Tito, Wali Nanggroe merupakan lembaga yang memiliki legitimasi sosial di masyarakat Aceh dan juga punya legitimasi yuridis, karena ada dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang mengakui kestimewaan Aceh adanya lembaga Wali Nanggroe.
Tito menuturkan, saat menjabat sebagai Kapolri selama tiga tahun tiga bulan mulai 2016, dirinya banyak memberikan atensi kepada Aceh untuk menjaga stabilitas keamanan di Tanah Rencong.
“Ketika menjadi Mendagri juga banyak memberikan atensi menjaga stabilitas politik, tata pemerintahan yang baik. Saya mengapresiasi Pilkada serentak yang ada di Aceh karena paling banyak dan paling cepat selesai dan juga aman dan itu di luar prediksi,” katanya.
Tito menyampaikan apresiasi dan rasa syukur atas penganugerahan gelar kehormatan tersebut. Dia juga berkomitmen untuk pembangunan di Aceh termasuk memperkuat lembaga Wali Nanggroe.
“Kita tidak ingin adat dan budaya dianggap menjadi penghambat pembangunan tapi justru bisa menjadi pendorong pembangunan. Hal ini bisa menjadi jembatan melalui pendekatan budaya dan adat serta masyarakat bisa menerima program-program pemerintah,” ujarnya.
Untuk diketahui, penganugerahan gelar kehormatan merupakan bentuk apresiasi atas kontribusi dan pengabdian Tito sebagai Mendagri maupun saat menjabat sebagai Kepala Kepolisian Negera Republik Indonesia (Kapolri).[]
Komentar
Tanggapilah dengan bijak dan bertanggung jawab. Setiap tanggapan komentar di luar tanggung jawab redaksi. Privacy Policy