Cek Realisasi, Kasatgas PRR: Sumur Bor-Sanitasi Penyintas Bencana Perlu Diperbanyak

Jakarta – Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatra menilai fasilitas sumur bor dan sanitasi mandi, cuci kakus (MCK) di Provinsi Aceh, Sumatra Utara (Sumut), dan Sumatra Barat (Sumbar) perlu diperbanyak.

Data Satgas PRR per 26 Februari, dari 72 MCK yang akan dibangun di Aceh, 54 di antaranya telah selesai. Dari 139 MCK yang akan dibangun di Sumut, 128 unit telah selesai. Dari 46 MCK yang akan dibangun di Sumbar, 21 unit telah selesai.

Pembangunan sumur bor, dari 578 unit yang akan dibangun di Aceh, 369 telah dibangun. Dari 152 sumur bor yang akan dibangun di Sumut, 84 unit telah selesai. Dari 107 sumur bor yang akan dibangun di Sumbar, 21 unit sudah selesai.

Secara total 208 MCK yang telah dibangun atau 80 persen dari 257 unit ditargetkan. Sumur bor total 474 unit telah dibangun atau 56 persen dari 836 ditargetkan di daerah bencana Sumatra.

Baca juga: SK Menhut Pemanfaatan Kayu Hanyutan untuk Rehab-Rekon Pascabencana, Tito: di Aceh Lautan Kayu

Ketua Satgas PRR Pascabencana Sumatra, Muhammad Tito Karnavian, mengatakan pembangunan sumur bor dan fasilitas MCK darurat terus dipercepat untuk memenuhi kebutuhan dasar penyintas. Langkah ini untuk mencegah krisis kesehatan serta mempercepat pemulihan kehidupan penyintas bencana Sumatra.

Kebutuhan air bersih dan sanitasi MCK mutlak dibutuhkan, karena jaringan air bersih dan senitasi MCK mengalami kerusakan akibat bencana longsor dan banjir yang melanda Sumatara akhir tahun lalu.

“Terima kasih banyak kepada PLN, Danantara, Kementerian ESDM ada pembuatan sumur bor dan MCK. Untuk MCK 80%, sumur bornya masih perlu banyak 56% masih baru 474, karena ini ada masalah air minum, jaringan-jaringan yang putus,” kata Tito dalam Rapat Koordinasi Tingkat Menteri Perkembangan Percepatan Rehab-Rekon Pascabencana Sumatra di Kantor Kementerian Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Jakarta, akhir pekan lalu, dilansir laman Kemendagri pada Senin, 2 Maret 2026.

Rakor dipimpin Menko PMK Pratikno itu, dihadiri Menko Polkam Djamari Chaniago; Menko Infrastruktur dan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono; Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar; Menteri PPN/Bappenas Rachmat Pambudy; dan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Sarah Sadiqa.[]