Lhokseumawe – Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Malikussaleh (Unimal), Muhammad Ilal Sinaga, mendesak pemerintah pusat segera menetapkan status Darurat Bencana Nasional terhadap banjir dan longsor di Aceh, Sumatra Utara (Sumut), dan Sumatra Barat (Sumbar).
“Ini bukan soal politik atau protocol, ini soal nyawa manusia yang melayang dan warga yang terpuruk,” kata Ilal Sinaga dalam keterangannya, Sabtu malam, 29 November 2025.
Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per 29 November 2025, korban tewas akibat banjir bandang dan tanah longsor di ketiga provinsi tersebut telah mencapai 303 orang. Rinciannya, di Sumut tercatat 166 korban meninggal dunia, Sumbar 90, dan Aceh 47 orang korban jiwa. Selain itu, puluhan hingga ratusan orang dinyatakan hilang, dan pihak SAR terus mencari.
Menurut Ilal Sinaga, banyak jumlah korban jiwa dan dasyatnya dampak infrastruktur membuat bencana ini melampaui kapasitas penanganan daerah, sehingga membutuhkan mobilisasi nasional.
“Banyak wilayah kini lumpuh akibat jalan terputus, akses komunikasi terputus, logistik sulit dijangkau, dan bantuan sangat terbatas,” ungkap Ilal.
Ilal mengkritik pendekatan “monitoring dari jauh” yang disebut-sebut oleh presiden. Bagi BEM Unimal, itu tak lagi cukup. Pemimpin tertinggi, Prabowo Subianto, harus turun langsung ke lokasi terdampak melihat penderitaan warga, memantau distribusi bantuan, dan memastikan tidak ada korban yang terabaikan.
“Apalagi yang perlu presiden monitor? Korban sudah jelas dan kerusakan infrastruktur masif. Sudah 5 hari kejadian di Sumatera, presiden tak tampak wujudnya. Kenapa kejadian daerah lain langsung dikunjungi? Kami juga Indonesia!” tegas Ilal.
Ilal menegaskan jika status darurat nasional tidak segera diterbitkan, maka warga terutama di daerah terisolasi akan terus mengalami penderitaan akibat kekurangan pangan, air bersih, obat, perlindungan tinggal, bahkan keselamatan jiwa terancam.
Di beberapa daerah, seperti di Sibolga, Sumut, sudah muncul tindakan ekstrem seperti penjarahan logistik bukti nyata bahwa krisis telah menyentuh titik rawan sosial.
“Apabila tidak segera ditangani ini akan menjadi bumerang bagi daerah. Di masa serba kekurangan ini orang akan kembali ke hukum rimba. Seperti di Sibolga Sumut sudah terjadi penjarahan,” ungkapnya.
BEM Unimal menyerukan: jangan tunggu waktu lebih lama, nyawa warga tidak bisa ditunda. Pemerintah pusat harus turun ke lapangan, dengarkan jeritan rakyat, tangani dengan serius.
“Status darurat nasional bukan soal kebanggaan birokrasi, tapi soal kemanusiaan. Waktu adalah nyawa,” ucap Ilal Sinaga.[]
Komentar
Tanggapilah dengan bijak dan bertanggung jawab. Setiap tanggapan komentar di luar tanggung jawab redaksi. Privacy Policy