Banda Aceh Perkuat Transparansi Lewat Command Center dan MPP Digital

Wali Kota Illiza Evaluasi Badan Publik di KIA
Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa'aduddin Djamal, saat hadir di kegiatan Evaluasi Badan Publik di Kantor KIA. Foto: Humas Pemko Banda Aceh

Banda Aceh – Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa’aduddin Djamal menjelaskan berbagai inovasi dan strategi pelayanan informasi publik yang telah dijalankan dalam mewujudkan keterbukaan informasi.

Hal itu disampaikan Illiza saat menghadiri Evaluasi Badan Publik 2025 di Kantor Komisi Informasi Aceh (KIA), Senin, 20 Oktober 2025. Kegiatan itu diawali pemutaran video implementasi keterbukaan informasi publik oleh Pemerintah Kota Banda Aceh.

Illiza menyampaikan pemerintahan di bawah kepemimpinannya berkomitmen mewujudkan keterbukaan informasi publik yang transparan, efektif, dan partisipatif.

“Salah satu inovasi digital utama adalah Command Center. Tidak hanya berfungsi untuk menampilkan CCTV, tetapi menjadi pusat kendali pelayanan publik berbasis teknologi,” ujar Illiza, dikutip dari keterangan tertulis.

Dia mengatakan Command Center (CCRoom) nantinya akan menyajikan informasi kondisi terkini Kota Banda Aceh, termasuk tindak lanjut pengaduan warga dan pemantauan berbagai layanan publik.

“Ke depan, kami berencana bekerja sama dengan berbagai instansi, seperti Kepolisian, PLN, dan Basarnas, untuk mendukung layanan pengaduan terpusat di Command Center,” jelasnya.

Untuk mengoptimalkan layanan CCRoom, Pemko Banda Aceh juga telah berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Kabupaten Sumedang. Kolaborasi dengan DKI Jakarta difokuskan pada adopsi aplikasi JAKI, sedangkan dengan Kabupaten Sumedang pada aplikasi penanggulangan kemiskinan dan pengelolaan jalan.

Illiza juga memaparkan inovasi Mal Pelayanan Publik Digital (MPPD), yang memudahkan masyarakat dan pelaku usaha memperoleh informasi serta mengurus seluruh proses perizinan secara digital.

“Alhamdulillah, Banda Aceh menjadi salah satu dari sembilan kota di Indonesia yang meraih kategori Penyelenggara Mal Pelayanan Publik Prima berdasarkan hasil evaluasi Kemen PANRB Tahun 2024,” ungkapnya.

Illiza menyampaikan Pemko Banda Aceh telah menerapkan tapping box di berbagai sektor usaha.

“Teknologi ini memungkinkan Pemko memantau transaksi pajak daerah secara realtime, sehingga pengawasan menjadi lebih transparan dan akurat, sekaligus memudahkan pelaku usaha dalam memantau usahanya dari jarak jauh,” jelas Illiza.

Illiza menegaskan keterbukaan informasi bukan sekadar berbagi data, tetapi juga membangun kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat.

“Pelayanan publik yang sejati lahir dari kolaborasi, dari pemerintah yang transparan, masyarakat yang partisipatif, dan media yang objektif. Kami terus merawat kepercayaan itu dengan kerja nyata dan komunikasi yang meneduhkan,” tutur Illiza.

“Insya Allah, dengan inovasi yang berkelanjutan dan kolaborasi yang tulus, Banda Aceh akan terus menjadi kota yang bukan hanya informatif, tapi juga inspiratif kota yang melayani dengan hati dan tumbuh bersama warganya,” tambahnya.[]

Komentar

Tanggapilah dengan bijak dan bertanggung jawab. Setiap tanggapan komentar di luar tanggung jawab redaksi. Privacy Policy