Banda Aceh, Line1.News – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Rijaluddin, membongkar alasan di balik keinginan para anggota dewan untuk bertemu langsung dengan Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem), tanpa melibatkan unsur pimpinan lembaga legislatif.
Langkah “melompati” pimpinan ini dinilai krusial agar aspirasi murni masyarakat dan kondisi riil di internal dewan bisa tersampaikan secara utuh kepada kepala daerah.
“Dengan bertemu Mualem, diskusi kita lebih terbuka, transparan, dan kita lebih leluasa menyampaikan kondisi saat ini yang ada di tengah-tengah masyarakat,” kata Rijaluddin ditemui Line1.News, di salah satu warkop di Pango, Banda Aceh, Selasa, 7 April 2026.
Menurut Rijaluddin, pandangan masyarakat terkait tata kelola pemerintahan sangat berbeda dengan pengawasan yang dilakukan oleh lembaga DPRA selama ini. “Jadi, inilah yang kami ingin sampaikan. Pandangan-pandangan dari DPRA yang ingin kami sampaikan secara lugas, bebas, dan terbuka. Intinya adalah untuk kebaikan pemerintahan,” ujarnya.
Dia menegaskan permintaan bertemu dengan Mualem sama sekali tidak membawa kepentingan siapapun. Dia menyebut keinginan ini murni desakan dari anggota DPRA. “Tidak ada kepentingan siapa-siapa di sini, karena kami melihat ada kebijakan-kebijakan yang belum tepat mengenai anggaran,” ucap Rijaluddin.
Baca juga: Anggota DPRA Minta Bertemu Mualem Tanpa Kehadiran Pimpinan Dewan, Ada Apa?
Mengapa Bertemu Tanpa Pimpinan?
Rijaluddin menjelaskan ada beberapa poin utama yang mendasari desakan para anggota dewan ini:
* Ingin Lebih Transparan: Anggota dewan merasa komunikasi akan lebih cair dan terbuka jika tidak didampingi pimpinan. “Supaya para anggota lebih leluasa. Alasan salah satunya karena ini masalah internal lembaga, kita khawatirkan akan menyinggung pimpinan,” ungkap Rijaluddin.
Rijaluddin menyebut anggota dewan ingin bercerita lebih banyak kepada Mualem terkait masalah internal yang terjadi di DPRA selama ini. “Banyak hal yang kami merasa ini beliau tidak tahu bagaimana kondisi di internal lembaga,” tuturnya.
* Masalah Internal Berdampak ke Penganggaran: “Internal lembaga ini yang kemudian berdampak kepada keseluruhan penganggaran di Pemerintah Aceh,” tambah Rijaluddin.
* Sentimen Pembatasan Interupsi: Keinginan ini juga dipicu oleh adanya pembatasan interupsi dalam rapat paripurna sebelumnya, yang membuat anggota dewan merasa ruang bicaranya tersumbat.
Baca juga: LKPJ Gubernur Aceh 2025: Realisasi Belanja Rp10,6 Triliun, DPRA Gaspol Bentuk Pansus
Oleh karena itu, Rijaluddin berharap pertemuan dengan Mualem menjadi momentum anggota dewan dalam menyampaikan aspirasi masyarakat. “Perlu rasanya kami memberikan informasi tentang keadaan masyarakat, pandangan masyarakat terhadap pemerintahan ini, dan keadaan internal DPRA,” ujarnya.
Menunggu Kesediaan Mualem
Meski mendesak, Ketua Komisi V DPRA ini menyatakan pihaknya sangat memahami kondisi kesehatan Mualem saat ini. Mereka memilih menunggu jadwal yang tepat dari gubernur.
“Kita menunggu saja kapan Mualem ada waktu. Kita masih berharap dan menunggu tanpa mengesampingkan kesehatan Mualem,” pungkas politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.[]
Komentar
Tanggapilah dengan bijak dan bertanggung jawab. Setiap tanggapan komentar di luar tanggung jawab redaksi. Privacy Policy