Lhokseumawe – Sebagian besar dari 12 pejabat eselon II yang dilantik oleh Wali Kota Lhokseumawe, Sayuti Abubakar pada 1 September 2025, hingga kini belum muncul data LHKPN mereka di elhkpn.kpk.go.id.
Penelusuran Line1.News akhir pekan lalu hingga Senin siang, 19 Januari 2026, pada elhkpn.kpk.go.id, baru tiga dari 12 Kepala OPD Lhokseumawe yang dilantik pada 1 September 2025, telah muncul data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) awal menjabat.
Baca juga: Wali Kota Sayuti Lantik Sekda dan 11 Kepala OPD
Tiga Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) itu ialah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Said Bachtiar, total harta kekayaan Rp4.678.560.423.
Kepala Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah, Sufri, total harta kekayaan Rp3.642.213.817.
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian, Taruna Putra Satya, total harta kekayaan Rp1.222.000.000.
Baca juga: Segini Harta Kekayaan A Haris Plt Sekda Lhokseumawe, Tak Punya Mobil Pribadi
LHKPN Jabatan Lama
Sekda Lhokseumawe, A. Haris, terakhir menyampaikan LHKPN periodik tahun 2024 saat masih menjabat Staf Ahli Bidang Pembangunan, Ekonomi, dan Keuangan. Total harta kekayaannya yang dilaporkan saat itu Rp302 juta.
Namun, belum muncul data pengumuman LHKPN A. Haris pada awal menjabat sebagai Sekda Lhokseumawe.
“Belum melaporkan, karena LHKPN dilaporkan pada awal tahun 2026,” kata A. Haris dikonfirmasi Line1.News, Senin siang (19/1).
Data LHKPN Inspektur Kota Lhokseumawe, Husnul Fikar juga belum tayang. Atas nama Husnul Fikar masih data pengumuman LHKPN periodik 2017 saat ia sebagai Auditor Muda pada Inspektorat Kota Lhokseumawe, total harta kekayaan Rp199.791.232.
“Data LHKPN saya sebagai Auditor Muda pada 2017 itu tidak wajib, inisiatif saya sendiri melaporkan. Secara aturan, yang wajib pejabat eselon II [termasuk Inspektur]. Data LHKPN saya sekarang sedang proses pembetulan, karena kemarin itu data tanah yang punya lama saat saya edit tidak bisa di-save,” ujar Husnul Fikar kepada Line1.News via telepon, Senin siang (19/1).
Ditanya total harta kekayaannya saat ini, Husnul Fikar mengatakan, “Sekitar Rp400 juta, karena nilai tanah/bangunan sekarang sudah naik [jika dibandingkan 2017]”.
Husnul Fikar kemudian mengirimkan tangkapan layar komunikasi dia dengan ‘PIC LHKPN Aceh’ via pesan Whatsapp kepada Line1.News, terkait kendala penyesuaian data LHKPN-nya.
‘Tanya ke BKPSDM’
Kepala Satpol PP dan WH Ashabul Jamil minta agar dikonfirmasi kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Lhokseumawe soal data LHKPN-nya belum muncul di elhkpn.kpk.go.id.
“Coba tanya ke BKPSDM kenapa ngak keluar nama saya,” kata Ashabul Jamil menjawab Line1.News, Senin siang (19/1).
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Lhokseumawe, Teguh Heriyanto, mengatakan ia sudah melaporkan LHKPN.
“Sudah saya tanyakan ke staf BKPSDM yang tangani LHKPN, saya punya belum muncul karena belum dikirim bukti surat kuasa ke kantor KPK. Secara pelaporan sudah. Tinggal krim surat kuasa baru nanti diproses lebih lanjut,” ujar Teguh menjawab Line1.News, Senin siang (19/1).
Line1.News juga mengirim pertanyaan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Yuswardi, dan Kepala Kepala Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian, dan Pangan (DKPPP) Cut Elya Safitri soal LHKPN pada Senin siang (19/1). Namun, hingga pukul 16.00 waktu Aceh, keduanya belum merespons.
Penjelasan BKPSDM
Kepala BKPSDM Lhokseumawe, M. Irsyadi, menjawab Line1.News, memberikan penjelasan pada Senin (19/1), pukul 15.16, setelah mengecek data pada petugas yang menangani LHKPN.
Menurutnya, untuk A. Haris karena sebelum menjadi Sekda sudah menjabat sebagai Staf Ahli yang setara dengan Eselon II. “Jadi, untuk Pak A. Haris tidak wajib lagi menyampaikan Laporan Awal Menjabat, hanya menyampaikan LHKPN periodik untuk peiode tahun 2025”.
LHKPN Kepala Dinas Perhubungan Rudi Hidayat; Kepala BPKD Teguh Heriyanto; Kepala Bappeda Reza Mahnur; dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Yuswardi, menurut Irsyadi, “Mereka sudah melaporkan, namun masih ada kekurangan”.
“Untuk Pak Husnul Fikar [Inspektur], hingga 19 Januari 2026 belum menyampaikan LHKPN,” kata Irsyadi mengutip informasi dari stafnya yang membidangi LHKPN.
Irsyadi menyebut yang sudah lengkap LHKPN-nya ialah Kepala Satpol PP dan WH Ashabul Jamil; Kepala DKPPP Cut Elya Safitri; Kepala Dinas Penanaman Modal, PTSP, dan Tenaga Kerja Safriadi; Kepala Dinas PUPR Said Bachtiar; Kepala Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Sufri; dan Kepala Dinas Kominfosan Taruna Putra Satya.
LHKPN Wali Kota dan Wakil
Dilihat Line1.News pada elhkpn.kpk.go.id, Wali Kota Sayuti Abubakar menyampaikan LHKPN pada akhir Maret 2025, jenis laporan: awal menjabat, total harta kekayaan Rp21.117.500.000.
Adapun Wakil Wali Kota Husaini, jenis laporan: awal menjabat, total harta kekayaan Rp393.250.000.[]
Komentar
Tanggapilah dengan bijak dan bertanggung jawab. Setiap tanggapan komentar di luar tanggung jawab redaksi. Privacy Policy