Jakarta – Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto (Titiek Soeharto), menegaskan pemerintah perlu memastikan keberlangsungan kehidupan para petani dan nelayan terdampak bencana dalam masa menunggu proses rehabilitasi sawah dan tambak.
Oleh karena itu, Titiek Soeharto mempertanyakan langkah konkret kementerian terkait dalam menjamin mata pencaharian petani dan nelayan selama masa pemulihan pascabencana.
“Kami mempertanyakan, dalam menunggu rehabilitasi ini, apakah masyarakat masih memiliki mata pencaharian, dan bagaimana tindakan dari kementerian-kementerian terkait untuk menjawab persoalan tersebut,” ujar Titiek Soeharto dalam rapat kerja Komisi IV DPR RI bersama Menteri Pertanian, Menteri Kelautan dan Perikanan, serta Menteri Kehutanan, di Ruang Rapat Komisi IV, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 14 Januari 2026.
Baca juga: TA Khalid: Anggaran Kementan untuk Rehabilitasi Sawah Aceh Harus Ditambah
Titiek Soeharto menegaskan pentingnya penguatan dan penambahan anggaran dalam upaya mempercepat pemulihan sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan di daerah terdampak bencana.
Menurut Titiek Soeharto, Komisi IV menaruh perhatian serius terhadap kondisi petani dan nelayan di wilayah terdampak bencana yang kehilangan lahan dan sumber mata pencaharian. Dia menyebut banyak lahan pertanian yang tidak dapat segera difungsikan kembali meskipun nantinya dilakukan rehabilitasi.
“Ini menyangkut sektor pertanian, kelautan, dan kehutanan. Banyak sawah petani yang tidak bisa ditanami lagi. Kalaupun direhabilitasi, tentu membutuhkan waktu,” ujar Legislator Fraksi Partai Gerindra itu, dilansir laman DPR RI.
Baca juga: Sawah Aceh Kayak Lapangan Bola Akibat Lumpur, Jamaluddin Minta Solusi Cepat Pemerintah
Titiek Soeharto mengingatkan penanganan pascabencana memerlukan koordinasi lintas sektor dan dukungan anggaran yang memadai, mengingat bencana terjadi di sejumlah wilayah. Dia menyebut secara khusus daerah seperti Aceh, Sumatra Barat, dan Sumatra Utara menjadi perhatian dalam pembahasan rapat kerja tersebut.
Menurutnya, pemulihan pascabencana tidak dapat dilakukan secara parsial. Pemerintah perlu memastikan program pemulihan sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan berjalan seiring dengan dukungan anggaran yang cukup agar dampaknya benar-benar dirasakan oleh masyarakat.
“Kami mendorong agar penanganan dan pemulihan pascabencana ini didukung oleh anggaran yang memadai, sehingga masyarakat terdampak bisa segera bangkit dan kembali beraktivitas,” tegas Titiek Soeharto.
Komisi IV DPR RI, lanjut dia, akan terus mengawal kebijakan dan alokasi anggaran pemerintah agar proses pemulihan pascabencana dapat berjalan efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan.[]
Komentar
Tanggapilah dengan bijak dan bertanggung jawab. Setiap tanggapan komentar di luar tanggung jawab redaksi. Privacy Policy