Jakarta – Perusahaan riset Populix merilis data 50 persen responden mengaku pernah ditawari uang atau hadiah saat akan mencoblos di Pilkada. “Berbeda dari asumsi bahwa politik uang cenderung terjadi di kalangan menengah ke bawah, 47 persen responden dari kalangan atas mengaku pernah ditawari suap,” ujar Manajer Riset Sosial Populix, Nazmi Haddyat Tamara, dikutip Senin, 25 November 2024.
Politik uang merujuk pada praktik pemberian atau janji menyuap agar calon pemilih tidak memilih atau memilih sesuai arahan dari si pemberi suap. Aksi ini biasa dilakukan menjelang hari pemilihan, atau bahkan di pagi hari sebelum pemilihan yang biasa disebut “serangan fajar”.
Hasil penelusuran Populix, tim sukses atau timses kampanye menjadi agen politik uang yang paling sering ditemukan di lapangan, disusul pengurus partai politik. Tak hanya “orang partai”, kata Nazmi, teman atau tetangga sekitar juga ketua RT maupun RW pun ditunjuk sebagai perantara suap demi memuluskan kemenangan para bakal calon pemimpin daerah.
Meskipun gencar dilakukan, kata dia, hanya 35 persen responden yang mewajarkan praktik politik uang. Selebihnya dengan tegas menolak praktik suap ini. “Bahkan 77 persen dari orang yang menolak politik uang cenderung akan melaporkan pelanggaran ini kepada panitia pemilihan umum maupun pihak berwajib lainnya,” ungkapnya.
Pengumpulan data survei Populix tersebut dilakukan pada 23-26 Mei 2024, dengan melibatkan 962 responden secara online dari seluruh wilayah Indonesia. Kriteria responden terdiri dari laki-laki dan perempuan, dengan beragam latar belakang pendidikan, mulai dari SMP hingga S2. Selain itu para responden juga mewakili tiga status sosial ekonomi, mulai dari tingkat bawah (18 persen), menengah (43 persen), dan atas (38 persen).[]
Komentar
Tanggapilah dengan bijak dan bertanggung jawab. Setiap tanggapan komentar di luar tanggung jawab redaksi. Privacy Policy