Lhokseumawe – Pengamat kebijakan publik Nazaruddin menilai secara formal Bupati Aceh Utara Ismail A Jalil atau Ayahwa telah melakukan langkah awal struktural seperti pelantikan pejabat baru dalam 100 hari pertama pemerintahannya.
“Namun fondasi tata kelola yang baik (good governance) belum terlihat,” ujar Nazaruddin kepada Line1.News, Rabu pagi, 28 Mei 2025.
Indikator kegagalan utama peletakan fondasi tata kelola pemerintahan, kata Nazar, terlihat dari kinerja tiga Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang tidak menyetor laba ke kas daerah pada 2024 dan tahun sebelumnya. Ketiga BUMD Aceh Utara tersebut adalah Perumda Tirta Mon Pase, PT Bina Usaha (Perseroda), dan PT Pase Energi Migas.
“Itu mengindikasikan lemahnya akuntabilitas dan potensi kronisme dalam penunjukan direksi di masa lalu. Dan itu jangan dipertahankan,” ujar akademisi FISIP Universitas Malikussaleh ini.
Selain masalah BUMD, Nazar juga menyoroti angka kemiskinan Aceh Utara yang masih tinggi. Per 30 November 2024, persentase penduduk miskin tercatat 16,11 persen, hanya turun 0,53 persen dari tahun sebelumnya yang mencapai 16,64 persen.
“Penurunan kemiskinan yang sangat kecil menunjukkan ketidakmampuan [Pemkab Aceh Utara] mengoptimalkan potensi KEK (Kawasan Ekonomi Khusus) Arun untuk pemerataan kesempatan,” ujarnya.
Baca juga: Ngopi Bareng Media, Ayahwa Paparkan Program 100 Hari Kerja
Kritik lain Nazar tertuju pada pelantikan 49 pejabat eselon III dan IV Pemkab Aceh Utara yang digelar Senin sore, 26 Mei 2025. Menurutnya, pelantikan yang tidak disertai transparansi proses rekrutmen berisiko memperkuat praktik balas jasa politik (spoil system) ketimbang membangun meritokrasi.
“Fondasi tata kelola harus dibangun lewat reformasi birokrasi berbasis kinerja, bukan hanya perubahan administratif,” ujarnya.
Untuk memperbaiki tata kelola, Nazar menyarankan empat prioritas demi menggantikan sistem patronase dengan meritokrasi.
Baca juga: 100 Hari Ayahwa-Panyang, Doktor Yusrizal: Belum Terlihat Fondasi Strategis Reformasi Birokrasi
“Pertama, lakukan audit independen terhadap kinerja pejabat dan BUMD, lalu cabut jabatan yang tidak kompeten,” ujarnya.
Kedua, menerapkan rekrutmen secara terbuka untuk posisi strategis dengan melibatkan unsur akademik dan LSM sebagai pengawas.
Ketiga, mengintegrasikan proyek strategis seperti KEK Arun dan PT Pema Global Energi (PGE) ke dalam kebijakan inklusif.
Baca juga: Bupati Ayahwa Lantik 49 Pejabat
“Tetapkan kuota 70 persen tenaga kerja lokal, alokasikan 20 persen pendapatan migas untuk dana lingkungan, dan wajibkan korporasi menyesuaikan program dengan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah),” ucapnya.
Keempat, Nazar mendorong Pemkab Aceh Utara membuka akses publik terhadap dokumen anggaran dan laporan kinerja melalui platform digital berbasis e-governance.
“Tanpa langkah-langkah ini, tata kelola hanya akan terjebak dalam political clientelism; kebijakan menjadi alat balas budi politik, bukan instrumen kesejahteraan,” ujarnya.
Baca juga: DEMA IAIN Lhokseumawe: 100 Hari Kinerja Bupati Ayahwa dan Wali Kota Sayuti Masih Jauh dari Harapan
Ia juga menggarisbawahi adanya paradoks antara retorika dan realitas dalam arah kebijakan Pemkab Aceh Utara.
Di satu sisi, Ayahwa dan wakilnya Panyang mengusung visi “Asoe Nanggroe” yang menekankan kelestarian lingkungan. Namun di sisi lain, KEK Arun justru difokuskan pada industri ekstraktif migas yang berisiko mengulang resource curse atau kutukan sumber daya seperti pengalaman masa lalu.
Untuk menghindarinya, kata Nazar, Ayahwa dan wakilnya, Tarmizi atau Panyang, perlu membentuk tim evaluasi independen yang melibatkan berbagai pihak guna memastikan kebijakan berbasis data bukan narasi populis.
“Jika tidak, Aceh Utara hanya akan menjadi contoh klasik failed governance: kaya sumber daya, miskin inovasi, dan jauh dari visi ‘bermartabat’.”[]
Komentar
Tanggapilah dengan bijak dan bertanggung jawab. Setiap tanggapan komentar di luar tanggung jawab redaksi. Privacy Policy