Sri Mulyani Kantongi Daftar BUMN ‘Sakit’

Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan ia telah mengantongi daftar sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang kondisinya “sakit”. Hal ini ia katakan dalam rapat dengan Komisi XI DPR RI tentang pemberian Penyertaan Modal Negara, Senin, 1 Juli 2024.

Sejumlah anggota DPR menanyakan apakah Sri Mulyani sudah memiliki daftar BUMN “sakit” yang masuk dalam kategori non-core. “Nanti kami sampaikan, saya rasa secara indikatif sudah ada, tapi kami belum sampaikan secara eksplisit.”

Sebelumnya, Sri Mulyani telah membuat klasterisasi yang akan menjadi alat ukur untuk menentukan masa depan sebuah BUMN, termasuk kemungkinan untuk ditutup.

“Mungkin karena manajemen yang tidak bagus atau sektornya tidak lagi strategis dalam hal ini tidak harus dimiliki pemerintah atau bahkan bisa ditutup dan dilikuidiasi,” ujarnya

Sri Mulyani membagi BUMN menjadi empat klaster. Pertama, BUMN yang memiliki strategic value dan welfare creatore. Jenis BUMN seperti ini bisa dimiliki sepenuhnya oleh pemerintah dan dapat dilakukan privatisasi, holdingisasi, penggabungan atau peleburan.

Klaster kedua, BUMN yang hanya memiliki strategic value. Menurut Sri Mulyani, BUMN kategori ini bisa dimiliki mayoritas oleh pemerintah, namun masih bisa direstrukturisasi ataupun digabungkan dan diprivatisasi.

Sementara klaster ketiga adalah BUMN yang memiliki surplus creatore. Sri Mulyani mengatakan BUMN ini tidak harus dimiliki mayoritas oleh pemerintah. Lalu yang keempat adalah BUMN non-core. Dia mengatakan pemerintah bisa menutup BUMN kategori keempat ini.

“Untuk yang non-core secara teoritis pemerintah bisa tidak memilikinya, karena mandat pembangunannya kecil dan performanya tidak bagus,” ujarnya.

Sri Mulyani mengatakan buruknya kondisi BUMN non-core ini bisa disebabkan oleh kesalahan manajemen, maupun sektor usahanya yang tidak lagi strategis. Menurut dia, kondisi BUMN ini bisa ditutup.[]