Banda Aceh – Sekda Aceh M Nasir mengatakan pencarian korban banjir dan longsor telah dihentikan setelah mengikuti seluruh tahapan SOP pencarian dan pertolongan. Sementara 31 korban yang belum ditemukan, kata dia, masih dinyatakan hilang.
Hal itu dikatakan Nasir saat menerima kunjungan Aliansi Mahasiswa se-Aceh di Posko Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi Aceh, Selasa, 13 Januari 2026.
Namun, data di Dashboard Penanganan Darurat Banjir dan Longsor 2025 BNPB, hingga Rabu malam, 14 Januari 2026, jumlah orang dinyatakan hilang di Aceh 28 jiwa. Rinciannya, di Bener Meriah 14 orang, Aceh Utara 6, Aceh Tengah 4, Nagan Raya 3, dan Aceh Tenggara 1 orang.
Secara keseluruhan, jumlah meninggal dunia di Aceh, Sumut, dan Sumbar 1.190 orang, serta 141 orang dinyatakan hilang.
Baca juga: Basarnas: Korban Hilang Dalam Pencarian Terbanyak di Aceh Tengah
Korban meninggal dunia terbanyak ada di Aceh Utara yakni 231 jiwa. Setelah itu Agam (Sumbar) 194 jiwa, Tapanuli Tengah (Sumut) 130 jiwa, Aceh Tamiang 101 jiwa, dan Tapanuli Selatan (Sumut) 93 jiwa.
Lalu Aceh Timur 57 jiwa, Sibolga (Sumut) 55 jiwa, Bireuen 44 jiwa, Tapanuli Utara (Sumut) 36 jiwa, dan Padang Pariaman (sumbar) 35 jiwa.
Menurut Nasir, fokus Pemerintah Aceh saat ini adalah memastikan seluruh masyarakat terdampak tertangani dengan baik melalui koordinasi lintas sektor.
Pemerintah Aceh, tambah dia, juga telah membentuk sembilan klaster penanganan bencana yang melibatkan sekitar 150 organisasi masyarakat sipil.
Nasir juga memastikan stok logistik, khususnya beras, disalurkan ke seluruh wilayah terdampak meskipun terkendala akses dan cuaca.
Pemerintah Aceh juga memprioritaskan pemulihan konektivitas akibat putusnya sejumlah jembatan yang memicu kenaikan inflasi. Selain itu, terdapat 456 pos kesehatan yang akan dievaluasi efektivitasnya guna memastikan layanan medis tetap prima.
Baca juga: BNPB Koreksi Data Korban Banjir Sumatra: Aceh 277 Orang Meninggal, 193 Hilang
“Koordinasi terus kita perkuat dengan NGO, TNI AU, Polri, hingga DLHK, termasuk dalam penanganan lumpur di pemukiman dan penyediaan lokasi penumpukan material sisa banjir.”
Perwakilan mahasiswa, Habibi, menyampaikan mereka telah turun ke lapangan selama 22 hari di tiga wilayah terdampak. Selain itu, berhasil mengumpulkan donasi lebih dari Rp200 juta.
Namun, dia menyinggung adanya hambatan komunikasi antara kalangan akademisi dan eksekutif dalam upaya penanganan pascabencana di Aceh, baik dengan Pemerintah Aceh, Pemkab, maupun instansi terkait lainnya.
Habibi menyayangkan kebuntuan komunikasi tersebut. Dia menyebut mahasiswa memiliki potensi besar untuk berkontribusi dalam proses transisi dari darurat ke pemulihan. Kurangnya sinkronisasi ini dinilainya dapat menghambat efektivitas penyaluran bantuan dan program rehabilitasi di lapangan.
Namun, Habibi memberikan apresiasi atas terbentuknya ruang diskusi baru yang mempertemukan kedua belah pihak. Ia berharap momentum itu menjadi titik balik bagi penguatan kolaborasi demi mempercepat pemulihan daerah terdampak.[]
Komentar
Tanggapilah dengan bijak dan bertanggung jawab. Setiap tanggapan komentar di luar tanggung jawab redaksi. Privacy Policy