Takengon, Line1.News – Pelaksanaan Paket Penanganan Tanggap Darurat Ruas Jalan Simpang Uning (Batas Kota Takengon) – Batas Aceh Tengah/Gayo Lues oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Hutama Karya (Persero) menuai sorotan.
Sejumlah rekanan lokal mengaku belum menerima pembayaran atas pekerjaan yang telah mereka selesaikan, meski tagihan telah diajukan sejak beberapa bulan lalu.
Keluhan tersebut mencuat di tengah masyarakat Aceh Tengah dalam beberapa waktu terakhir. Para rekanan mengaku terlibat langsung dalam mendukung pekerjaan proyek, mulai dari penyediaan material dan alat berat untuk operasional di lapangan.
Salah seorang rekanan lokal, Rizka, mengungkapkan dirinya telah memenuhi kewajiban sebagai penyedia kebutuhan proyek. Namun, hingga kini hak pembayaran yang seharusnya diterima belum juga direalisasikan.
“Kami mengisi berbagai kebutuhan pekerjaan Hutama Karya, seperti material dan alat berat,” ujar Rizka kepada Line1.News, Senin, 27 April 2026.
Ia menuturkan keterlambatan pembayaran telah berlangsung lama dan berdampak pada kondisi keuangan usahanya.
“Sudah sekitar empat bulan sejak tagihan saya kirim, tapi sampai sekarang belum juga dibayarkan,” ungkap Rizka.
Rizka juga menyoroti sikap oknum pengawas lapangan yang dinilainya tidak profesional. Ia mengaku mengalami kesulitan saat meminta tanda tangan pengawas sebagai bagian dari administrasi pekerjaan.
“Saya wajib meminta tanda tangan pengawas pada timesheet, tapi sering dipersulit. Sikapnya arogan, bahkan kerap melontarkan pernyataan yang terkesan menyombongkan diri,” ungkap Rizka.
Keluhan serupa disebut juga dialami oleh sejumlah rekanan lainnya, termasuk pemasok lokal yang bergantung pada kelancaran pembayaran proyek untuk menjaga keberlangsungan usaha mereka.
Proyek pembangunan ruas Jalan Simpang Uning–Gayo Lues merupakan bagian dari upaya pemuliham konektivitas antarwilayah di kawasan tengah Aceh pascabencana alam.
Penjelasan PT HK
Humas PT Hutama Karya, Aad, saat dikonfirmasi Line1.News melalui sambungan telepon, Senin (27/4), membenarkan adanya sejumlah perusahaan yang hingga kini belum dibayarkan karena masih dalam proses administrasi.
“Iya, ada sebagian perusahaan yang bekerja sama dengan HK memang belum dibayar,” ujarnya.
Namun, terkait keluhan yang disampaikan oleh salah satu rekanan bernama Rizka, Aad mengaku belum dapat memastikan statusnya.
Ia menyebut perlu melakukan pengecekan lebih lanjut ke internal perusahaan. “Kalau untuk Rizka, saya harus cek dulu ke kantor, apakah memang terdaftar atau tidak,” kata Aad.
Aad menjelaskan bahwa dalam praktik di lapangan, tidak semua pihak yang terlibat bekerja melalui kontrak resmi. Menurutnya, ada pula kerja sama yang dilakukan secara informal.
“Ada juga yang bekerja tidak melalui kontrak kerja, karena hanya berdasarkan saling percaya,” tambah Aad.[]
Komentar
Tanggapilah dengan bijak dan bertanggung jawab. Setiap tanggapan komentar di luar tanggung jawab redaksi. Privacy Policy