Pangkas 16 Pos Anggaran, Menkeu Soal Gaji ke-13 dan ke-14 ASN: Insya Allah Cair

Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memberi sinyal gaji ke-13 dan 14 ASN tetap cair.

Saat ditemui di Jakarta, Kamis, 6 Februari 2025, Sri Mulyani menyatakan Kementerian Keuangan telah menyiapkan anggaran untuk gaji ke-13 dan ke-14 bagi ASN. Namun, ia tak merinci besarannya.

Ia juga menyebut proses persiapannya tetap berlanjut. Menkeu meminta publik menunggu pengumuman lebih lanjut soal perkembangan gaji ke-13 dan ke-14 bagi ASN.

“Nanti tunggu saja ya. Prosesnya ya diproses saja,” ujar Sri Mulyani.

Ketika ditanya apakah gaji ke-13 dan 14 PNS akan tetap cair?, dijawab Menkeu, “Insya Allah.”

Ucapan Sri Mulyani itu sesaat mematahkan isu yang santer beredar di media sosial bahwa tunjangan hari raya (THR) atau biasa disebut gaji ke-13 dan gaji ke-14 untuk PNS pada 2025 ditiadakan karena Presiden Prabowo menghemat anggaran secara besar-besaran.

Dalam informasi yang beredar, disebutkan Presiden Prabowo Subianto telah mengumpulkan para sekretaris jenderal kementerian untuk mendiskusikan kebijakan tersebut. Namun, sampai saat ini, belum ada pernyataan resmi dari pemerintah yang mengonfirmasi atau membantah isu tersebut.

Spekulasi makin kuat ketika Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto buka suara terkait isu THR dan gaji ke-14. Airlangga telah bertemu Menteri Tenaga Kerja Yassierli untuk membahas isu tersebut. Namun ia tak menjelaskan lebih lanjut terkait skema atau aturan yang tengah disiapkan.

“Kemarin saya sudah berbicara dengan Menteri Ketenagakerjaan. Menteri ketenagakerjaan juga akan mempersiapkan,” kata Airlangga dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu, 5 Februari 2025.

Ketika ditanya soal kejelasan gaji ke-13 bagi ASN, ia enggan berkomentar dan mengatakan bahwa hal tersebut merupakan ranah menteri keuangan. “Ya itu tanyanya ke menteri keuangan, persiapan sudah ada ya,” ujarnya.

Hemat Anggaran di 16 Pos

Pemerintah kini sedang mencoba menghemat APBN 2025, seperti tertuang dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 serta Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025.

Prabowo meminta anggaran pemerintah di APBN dan APBD dipangkas sebesar Rp306,69 triliun. Rinciannya, anggaran Kementerian/Lembaga diminta diefisiensikan Rp256,1 triliun dan transfer ke daerah (TKD) Rp50,59 triliun.

Sri Mulyani telah menetapkan 16 pos belanja yang perlu dipangkas anggarannya dengan persentase bervariasi, mulai dari 10 persen hingga 90 persen.

Dalam surat itu, juga disebutkan rencana efisiensi tidak termasuk belanja pegawai dan bantuan sosial. Berikut besaran pemangkasan di 16 pos APBN dan APBD:

1. Alat tulis kantor (ATK): 90 persen

2. Kegiatan seremonial: 56,9 persen

3. Rapat, seminar, dan sejenisnya: 45 persen

4. Kajian dan analisis: 51,5 persen

5. Diklat dan bimbingan teknis (bimtek): 29 persen

6. Honor output kegiatan dan jasa profesi: 40 persen

7. Percetakan dan souvenir: 75,9 persen

8. Sewa gedung, kendaraan, dan peralatan: 73,3 persen

9. Lisensi aplikasi: 21,6 persen

10. Jasa konsultan: 45,7 persen

11. Bantuan pemerintah: 16,7 persen

12. Pemeliharaan dan perawatan: 10,2 persen